'Tikus' Pemangsa Garuda Indonesia

'Tikus' Pemangsa Garuda Indonesia Garuda Indonesia. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Garuda Indonesia tercekik utang hingga USD9,78 miliar. Jika disetarakan dengan mata uang rupiah, sekitar Rp140 triliun. Utang tersebut melibatkan 800 kreditur. Utang terbesar berasal dari kewajiban pembayaran sewa pesawat kepada lessor atau perusahaan penyewaan pesawat. Nilainya USD6,3 miliar.

Masalah yang kerap disebut-sebut sebagai beban masa lalu. Persoalan yang sudah lama disuarakan Serikat Pekerja Garuda Indonesia. Tapi dianggap angin lalu. Tidak mendapat respons dari institusi penegak hukum. Termasuk soal pengadaan pesawat di tahun 2012.

infografis garuda indonesia terancam bangkrut

Ada yang menggerogoti Garuda Indonesia. Karyawan mengetahui itu. Kondisi Garuda saat ini justru membuat mereka bersemangat. Dalam arti, bersih-bersih maskapai pelat merah kebanggaan Indonesia.

"Perlu dicatat yang kami minta adalah pengusutan transaksi masa lalu yang patut diduga ada indikasi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan pesawat, pengadaan mesin pesawat dan transaksi-transaksi lain," ujar Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia, Tomy Tampatty.

Waktu yang tepat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk lebih dalam ke Garuda Indonesia. Mengusut berbagai transaksi mencurigakan. Termasuk di tahun 2020. Ketika penunjukan konsultan restrukturisasi utang Garuda Indonesia. Tomy menyebut nilainya sekitar Rp800 miliar.

"Ini harus (ditindaklanjuti) jadi kami bilang KPK masuk saja dari kasus ini sekarang ini," katanya.

Serikat Pekerja mengaku memiliki data yang siap dibuka jika dibutuhkan. Bahkan beberapa data sudah diserahkan ke markas KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Serikat Pekerja hanya akan membuka data yang dimiliki jika KPK membutuhkan. Saat ini mereka memilih wait and see. Sebab, mereka ragu lantaran sudah beberapa kali laporan tidak mendapat respons.

Tomy juga enggan menyebutkan angka potensi dugaan korupsi. Dia beralasan, tidak ingin mendahului penyidik KPK. "Jangan-jangan angka yang kita sebut itu lebih kecil ketimbang data dari penyidik," ucapnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra tidak menampik. Ada masalah serius dalam penyewaan pesawat yang menjadi beban utama Garuda. Ketidakberesan sistem sewa pesawat Garuda Indonesia sudah disadarinya saat hari pertama menjabat orang nomor 1 di maskapai nasional tersebut.

komut dan dirut garuda indonesia

Dalam paparan di Komisi VI DPR, Irfan menjelaskan, saat ini manajemen tengah menempuh jalan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan. Salah satunya dengan melakukan renegosiasi kontrak penyewaan pesawat dengan para lessor. Ini yang dianggap paling sulit.

Irfan telah bicara dengan sejumlah lessor guna renegosiasi tersebut. Dari pengakuan Irfan tergambar jelas. Alasan lessor berani memberikan pinjaman kepada Indonesia karena harganya lebih tinggi. Bahkan, Garuda berani menyewa pesawat dengan harga empat kali lipat lebih tinggi.

"Mereka (lessor) mengatakan kalau orang lain jual Alphard Rp1 miliar, Anda jual Rp2 miliar. Ya pantas dong saya sewain ke Anda dua kali lipat," jelas Irfan saat berbincang dengan merdeka.com pekan lalu.

Cawe-Cawe Garuda

Di tempat terpisah, seorang mantan komisaris Garuda berbagi cerita. Garuda Indonesia tidak mungkin bisa bersaing dengan maskapai lain. Sebabnya, terlalu banyak campur tangan politik dalam pengelolaan bisnis maskapai dengan kode emiten GIAA itu.

Paling mudah terlihat dari banyaknya orang titipan di jabatan komisaris maupun direksi. Ini yang perlu diubah jika ingin melihat Garuda bersaing dengan maskapai internasional lain seperti Singapore Airlines.

"Penunjukan komisaris, penunjukan direksi itu, banyak sekali karena tunggangan-tunggangan politiknya kan," kata mantan Komisaris Garuda yang tak ingin disebut namanya.

Sumber ini menyarankan perombakan besar-besaran manajemen Garuda. Termasuk komisaris dan direksi harus diganti. Lalu, perusahaan yang lama ditutup. Diganti dengan nama dan bendera baru. Sebab, dari cerita dia, selama ini pembukuan Garuda selalu dipermainkan. Dia sepakat. Garuda harus dipertahankan. Syaratnya, tanpa campur tangan politik. "Itu satu-satunya cara," jelas dia.

Tak cukup melakukan perombakan. Tapi juga dalam hal penempatan orang di jajaran manajemen. "Jangan lupa juga pengelolaan Garuda Indonesia ke depan harus benar-benar transparan dan tempatkan orang yang tepat," kata Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia, Tomy Tampatty.

pesawat garuda indonesia dengan masker bermotif barong

Para Mantan

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyalahkan dosa masa lalu dalam pengelolaan Garuda. Berimbas pada kondisi maskapai kebanggaan pelat merah hari ini. Selalu sakit, hingga terlilit utang ratusan triliun.

Suara sumbang soal aktor-aktor yang membuat Garuda terpuruk, Andre mendengarnya. Namun dia enggan mengungkap dalang di balik kebangkrutan Garuda. Andre hanya memberikan clue. Permainan dilakukan para direksi periode 2012-2014. Karena kontrak penyewaan pesawat empat kali lipat lebih mahal dilakukan pada periode tersebut.

"Tidak ingin menuduh. Yang pasti kan direksi-direksi lama itu, yang 2012-2014 itu. Kan kontraknya begitu," jelas Andre.

Catatan merdeka.com, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Jumat 27 April 2012. Terpilih dewan direksi dan komisaris baru Garuda Indonesia. Dipimpin oleh Emirsyah Satar.

Emirsyah Satar kini menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin. Setelah ketahuan melakukan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

Emirsyah diduga menerima Rp5,79 miliar untuk pembayaran rumah beralamat di Pondok Indah. Lalu USD 680 ribu dan 1,02 juta euro yang dikirim ke rekening perusahaan milik Emirsyah di Singapura. Emirsyah juga disebut menerima suap USG 1,2 juta dolar untuk pelunasan apartemennya di Singapura.

Menurut laporan keuangan Garuda, pada 2012 maskapai ini memang mencatatkan laba terbesar. Yakni sebesar USD110,6 juta. Dengan pendapatan usaha USD3,47 miliar dan beban usaha USD3,30 miliar.

Setahun kemudian, keuangan Garuda mulai menukik tajam. Menyusut hanya untung USD11,03 juta. Dengan pendapatan bersih USD3,71 miliar dan beban usaha USD3,65 miliar.

Periode 2014, Garuda mencatat kerugian. Nilainya mencapai USD373,0 juta. Pendapatan usaha USD3,93 miliar dan beban usaha naik menjadi USD 4,33 miliar.

Andre mendorong Kementerian BUMN melaporkan pejabat-pejabat yang menandatangani dokumen di masa lalu yang merugikan Garuda. Harus ada tindakan pelaporan untuk menjadi pelajaran di masa depan.

"Jangan maling saja. Karena kita yang rugi," tegas Andre.

Kolega Andre di Komisi VI DPR, Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat tak setuju jika menyalahkan beban dan utang masa lalu dalam kondisi sekarang. Namun dia sependapat jika persoalan Garuda harus dibuat terang benderang. Jika ada kasus hukum segera diusut ke penegak hukum. Dia tak ingin dalam situasi kebangkrutan seperti ini, semua dipersalahkan. Dari mulai lessor, restrukturisasi utang, hingga rute tidak ekonomis dipersalahkan.

"Kerugian itu kan muncul mulai tahun 2017, tolong dicatat itu. Jangan itu dikatakan merupakan beban masa lalu. Beban masa lalu apa? Mulai rugi sejak 2017 kok," tegas Herman.

Dari catatan laporan keuangan Garuda, pada 2017 kerugian mencapai USD216,58 juta. Berlanjut ke 2018 dengan angka kerugian USD 179,2 juta. Lalu 2019, Garuda sempat bangkit dan mencatat laba USD6,98 juta. Tapi pada 2020 atau di masa pandemi Covid-19, kembali rugi. Bahkan kerugian terbesar. Menembus angka USD2,44 miliar. Pada kuartal III tahun 2021, Garuda masih rugi USD1,33 miliar.

Penulis: Dwi Aditya, Wilfridus Setu Embu, Ronald, Randy Firdaus, Harwanto Bimo [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini