Warga keluhkan ruwetnya situs DKI

Pemerintah DKI dinilai tidak mau membenahi situs untuk berhubungan dengan warga.

Mohamad Taufik
Oleh Mohamad Taufik - Reporter
Warga keluhkan ruwetnya situs DKI
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. (merdeka.com/imam buhori)

Malam itu, di tengah acara diskusi peraturan daerah tentang tata ruang, Marco Kusumawijaya cerewet mengomentari isi situs milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, isi media Internet milik pemerintah Jakarta itu masih kaku, terutama soal informasi perundangan. Akibatnya situs tidak mencerminkan informasi publik.Contohnya, dia melanjutkan, informasi soal aturan tata ruang kota. Situs sosialisasi dibuat dengan nama www.sosialisasirdtrdkijakarta.com. Menurut Marco nama situs itu terlalu panjang, sehingga sulit diingat warga. Selain itu, informasi isinya kaku, misalnya soal rancangan peta kota Jakarta. ”Tetapi nyaris tidak ada aturan atau pengantar tentang cara membaca peta itu,” kata dia dalam diskusi di Institute Francais Indonesia, awal bulan lalu.Selain itu, situs kurang memberi ruang kepada warga, dan andai ada, justru terkesan mengabaikan laporan dan keluhan warga. Padahal keluhan-keluhan sudah dilaporkan lewat situs, tapi tidak pernah ada solusi atau jawaban konkrit dari pemerintah.Celakanya, pemerintah juga tidak mau berbenah. Buktinya, Marco sempat menawarkan sebuah ruang komunikasi langsung lewat dunia maya melalui www.klikjkt.or.id/ kepada pemerintah provinsi. Caranya, kepala dan para pejabat dinas cukup memberikan alamat email kepada dia. Keluhan warga yang masuk ke situs itu otomatis akan dikirim ke alamat surat elektronik para pejabat. “Mereka (pejabat) bisa langsung membalasnya ke warga lewat situs. Tetapi sampai sekarang, yang memberi alamat surat elektronik belum ada,” tuturnya.Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah segendang sepenarian dengan Marco. Menurut dia, selama ini keluhan-keluhan itu memang kerab didengar anggota komisi. Komisi juga berulang kali merekomendasikan perbaruan konten situs.”Percuma gubernurnya bagus kalau tidak bisa diikuti bawahanya dengan baik,” kata dia.Alberto Ali, Kepala Data dan Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan pengelolaan situs pemerintah DKI memang bukan tanpa masalah. Misalnya soal keluhan dan laporan warga, atau sekadar pertanyaan.SSoal ruang publik, warga bisa melapor lewat saluran, surat elektronik, balai warga, situs jejaring sosial facebook dan twitter, atau lewat pesan pendek. Sementara menyangkut desain pengelolaan situs, Alberto mengklaim sudah bagus. Buktinya tiga tahun berturut-turut situs www.jakarta.go.id diganjar penghargaan situs terbaik di antara situs pemerintah provinsi di Indonesia. ”Situs Jakarta selalu terbaik."

Rekomendasi