Proyek ganjil di Pegangsaan

Merdeka.com - Bangunan separuh jadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Cikini, Jakarta Pusat, itu berdiri paling gagah di antara gedung-gedung sekitarnya. Seperti terpampang dalam papan pengumuman proyek, gedung itu buat hunian, hotel, dan fasilitasnya. Disusun 16 lantai, termasuk ruang bawah tanah, proyek ini mulai dibangun menjelang lebaran tahun lalu oleh PT Nurtirta Nusa Lestari (NNL) di atas lahan milik Universitas Indonesia (UI) seluas 23.583 meter persegi.

Bila tak meleset, proyek dijadwalkan rampung akhir tahun ini. “Saya mulai tahun kemarin bekerja di sini, sejak awal proyek. Kabar-kabarnya sih selesai akhir tahun,” kata Rudi, petugas keamanan, ketika ditemui merdeka.com di lokasi proyek, Jumat pekan lalu. Karena masih pagi, pemimpin proyek dan mandor belum datang.

Merdeka.com mengintip pelaksanaan pembangunan hunian hotel dengan fasilitas 261 kamar itu. Konstruksi bangunan beton memang hampir selesai. Meski lokasi proyek ditutup pagar seng kira-kira setinggi tiga meter, namun dari luar pagar tampak jelas tiang-tiang beton dan lantai bangunan sudah tergarap hingga lantai teratas. Seorang tulang bangunan bernama Nanang mengatakan tahapan pembangunan tinggal penyelesaian akhir saja.

Tapi baru-baru ini, mencuat tudingan miring kepada Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri soal kebijakan pengelolaan lahan dan pembangunan proyek itu. Perjanjian kemitraan bangun guna serah tanah atau Build Operate Transfer (BOT) antara UI dan Nurtirta dilaporkan oleh gerakan UI Bersih, terdiri dari para pegiat kampus dan guru besar UI, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu bagaimana riwayat proyek Pegangsaan itu? Berdasar dokumen kontrak kerja sama, nota kesepahaman antara UI dan Nurtirta sebenarnya sudah dibuat pada 2 Februari 1992, ketika rektor UI dijabat Suyudi. Kontrak kerja sama baru diteken pada 26 Juni 1992. Isinya, UI memberi persetujuan pembangunan hunian, kompleks rumah kota, dan kondominium kepada Nurtirta di atas lahan Pegangsaan Timur. Dengan begitu, kampus berkewajiban mengosongkan lahan.

Kewajiban Nurtirta ialah membangun asrama baru dua lantai berkapasitas 200 kamar bagi mahasiswa di Depok. Tapi setahun kemudian, tatkala perusahaan itu mengurus pembuatan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tiba-tiba Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirim surat kepada UI. Mereka meminta proses penerbitan SIPPT harus seizin Kementerian Keuangan. Tahun itu juga, Lapangan Banteng menegur rektor UI, meminta mitra BOT ditentukan melalui lelang terbatas minimal lima peserta.

Namun hingga 1997, proyek di Pegangsaan Timur belum bisa dilakukan karena pengurusan izin hak penggunaan lahan butuh waktu panjang. Terlebih tahun itu kondisi Indonesia dilanda krisis moneter. Sebab itu, pembangunan di lahan Pegangsaan dihentikan. Setahun kemudian, perubahan demi perubahan perjanjian kerja sama dilakukan, di antaranya menyangkut proposal pembangunan gedung di atas lahan itu.

Misalnya, bila Nurtirta sebelumnya hendak membangun kompleks rumah kota dan kondominium, pada 1997 diajukan proposal gagasan pembangunan baru, yakni sekolah dasar hingga sekolah menengah. Namun UI menolak. Puncaknya pada 2008, Rektor UI Gumilar kembali membuat kontrak kerja sama baru dengan Nurtirta bernomor 142/PKS/R/UI/2008 tentang pemanfaatan lahan. Dalam kerja sama itu, Nurtirta kembali mengubah proyek pembangunan menjadi hunian hotel.

Alhasil, kebijakan itu menuai kritik. Misalnya, dosen komunikasi UI, Ade Armando, menganggap kerja sama baru itu melanggar prosedur karena dilakukan tanpa persetujuan Kementerian Keuangan. Kerja sama juga dilakukan tanpa tender. Apalagi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menelisik laporan keuangan kampus dan menemukan kejanggalan mengenai kerja sama bangun guna tanah itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 41,107 miliar.

Kerja sama baru itu juga dianggap melangkahi peran Majelis Wali Amanat (MWA). Mejelis bertugas mengawal dan mengontrol kinerja rektorat kampus tidak dilibatkan dalam pengawasan proyek itu. Menurut Damona Kwintatmi Poespawardjaja, Sekretaris MWA, Gumilar hanya memberikan sekelumit data tentang penggarapan proyek. ”Tidak menyeluruh dan detail. Jadi kami tidak bisa mengontrol,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler Kamis pekan lalu.

Bola panas proyek di Pegangsaan ini terus menggelinding liar. Kritikan bermunculan. Taufik Bahaudin, dosen di Fakultas Ekonomi UI, menilai proyek itu melanggar Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang mitra tender dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007. Taufik mengatakan perombakan bangunan di atas tanah itu sebenarnya lebih pada persoalan penghargaan terhadap sejarah.

Sebab, asrama itu sebelum adanya proyek hotel merupakan bangunan cagar budaya. Dulu, kata dia, asrama dihuni mahasiswa dan dosen dari luar daerah. “Saya juga di sana. Bersama kawan-kawan aktivis seangkatan. Saya pernah sembunyi di sana saat dikejar-kejar brimob dan intel. Jadi bukan cuma soal korupsi, tapi ini menyangkut moral,” dia menegaskan.

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerja Sama Industri, Sunardji menolak bicara saat dimintai konfirmasi. Merdeka.com sempat diminta menemui dia di kantor rektorat UI pada Rabu pekan lalu. Namun rencana itu batal. Dia beralasan hingga kini kasus laporan keuangan di UI masih diaudit ulang oleh BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. ”Saya tidak mau berkomentar lebih dulu, takut salah,” ujarnya.