Merdeka.com - Rotasi di kubu Polri memunculkan persaingan ketat berebut kursi Kapolri. Sejumlah nama bahkan dicopot untuk memuluskan calon lainnya. Kapolri Idham Azis diduga memanfaatkan celah tersebut untuk memasukkan kubunya menduduki posisi strategis.

Dua nama dicopot Kapolri Idham Azis, yakni Irjen Nana Sudjana dari Kapolda Metro Jaya menjadi Kors Ahli Kapolri dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi yang kini menjabat Widekswara Tingkat 1 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Irjen Nana digantikan Irjen Muhammad Fadil Imran dari Kapolda Jawa Timur. Sedangkan Irjen Rudy digantikan Asisten Logistik Kapolri Irjen Ahmad Dofiri. Perintah pergantian itu sesuai dengan TR Kapolri No. ST3222/XI/Kep/2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, melihat bahwa rotasi dilakukan Kapolri Idham Azis berdasarkan keresahan Presiden Joko Widodo atas kerumunan Massa Rizieq Syihab. Kemudian, rotasi dilakukan lantaran banyaknya perwira polri yang pensiun, mulai dari level Perwira Menengah hingga Perwira Tinggi. Terakhir, mutasi juga diakibatkan adanya puluhan pamen polri yang mengikuti pendidikan Sespimti.

Dalam kondisi ini, kata Neta, ada upaya dilakukan Kapolri Idham Azis untuk memberikan kesempatan kepada 'orang-orangnya', seperti Fadhil Imran dan Ahmad Dofiri untuk menduduki posisi strategis. Kondisi ini sekaligus menggeser kekuatan Geng Solo dan memperkuat Geng Makassar serta memberi peluang bagi Geng Pejaten.

"Ada sejumlah orang Idham Azis yang bergeser ke posisi strategis, antara lain menduduki jabatan Kapolda Metro dan Kapolda Jatim,” ujar Neta S Pane kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Neta tidak menjelaskan secara rinci soal Geng dalam internal Polri. Wacana berkembang di luar, Geng Solo menunjukkan adanya kedekatan para Pati Polri dengan Presiden Joko Widodo. Sedangkan geng Makassar, mereka yang lekat dengan Kapolri Idham Azis. Kemudian Geng Pejaten, para jenderal yang lekat dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Irjen Nana dan Kabareskrim Komjen Listo Sigit kabarnya masuk dalam Geng Solo. Ini dikarenakan mereka pernah bertugas bareng Jokowi sebelum menjadi presiden.

Irjen Nana Sudjana merupakan Perwira tinggi Polri yang sejak 16 November 2020 menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri. Nana, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang intel. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Namun ia dicopot dari jabatannya oleh Irjen Idham Azis karena tak menjalankan protokol kesehatan.

Pria kelahiran 26 Maret 1965 di Cirebon, Jawa Barat memiliki segudang prestasi diantaranya Analis Kebijakan Madya bidang Ekonomi Baintelkam Polri, Dirintelkam Polda Jatim, Wakapolda Jambi, Wakapolda Jabar, Dirpolitik Baintekam Polri, Kapolda NTB, Kapolda Metro Jaya, dan kini menjabat Koorsahli Kapolri.

Sedangkan Komjen Listyo Sigit Prabowo, merupakan Perwira tinggi Polri kelahiran Ambon, Maluku itu masih berusia 51 tahun. Alumni Akpol 1991 melejit setelah sempat menjadi ajudan Presiden Jokowi. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten hingga menjadi Kadiv Propam Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman turut berkomentar terkait bursa calon Tri Brata 1. Terkait adanya kabar soal kubu-kubu atau 'geng' di internal Polri, kabar tersebut tidak benar. Menurut politisi Gerindra ini, hal tersebut hanyalah merupakan lingkup sosialisasi atau pergaulan seseorang. Dia menilai wajar saja jika seseorang cenderung lebih dekat dengan orang atas dasar kesamaan tempat asal.

“Tidak. Saya melihatnya tidak melembaga ya. Itu kan sama saja kita di tempat kerja manapun tentu kan kita ada tempat bersosialisasi. Kayak di DPR, karena kedekatan kultural saya asal Sumatera bisa ngobrol dengan teman-teman partai lain yang asal Sumatera juga. Tapi hanya sebatas itu,” tegas dia.

Dia mengaku yakin hal tersebut tidak berpengaruh pada kinerja Perwira Tinggi Polri. Mereka tentu bekerja dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. “Jadi tidak mengedepankan kelompok. Apalagi berdasarkan asal daerah,” imbuh dia.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, perbincangan terkait calon Kapolri pasti akan menjadi perhatian publik. Mengingat harapan dan ekspektasi publik sangat tinggi khususnya terhadap kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Dengan tugas yang demikian strategis dan berat tersebut, Kepolisian harus dipimpin oleh sosok terbaik dari lingkungan kepolisian yang punya integritas kuat dan rekam jejak yang bersih dan baik. Lebih dari itu Kapolri ke depan harus visioner, cakap dan kuat untuk memastikan Lembaga Kepolisian menjadi penegak hukum yang diharapkan masyarakat, mampu memposisikan Polri sebagai pengayom dan sahabat rakyat.

“Anggota Polri harus juga mampu menjadi kekuatan moral dan juga mampu menjadi kontrol sosial ditengah-tengah masyarakat,” katanya kepada Merdeka.com Pekan lalu.

Terkait sejumlah nama yang menjadi perbincangan publik tersebut,dia menilai sosok-sosok tersebut merupakan bagian dari anggota Polri yang mempunyai integritas dan rekam jejak yang baik. Dengan basis kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang sudah teruji dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab.

“Saya meyakini sangat banyak anggota Polri yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga pengusulannya pun harus dipastikan seobyektif mungkin dan melalui mekanisme Wanjakti di Kepolisian. Setelah itu pun proses seleksinya harus diajukan dan dipilih oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR,” lanjut dia.

Sementara bagi Habiburokhman sosok Kapolri pengganti Idham harus merupakan sosok yang betul-betul menjalankan tugas dengan baik. Dia berharap ‘Promoter’ dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak hanya sebatas slogan semata. Kapolri yang baru juga harus merupakan sosok yang tegas. Mengingat adanya sejumlah tantangan ke depan, misalnya penanganan Covid-19.

“Tapi secara personal, penting saat ini tegas. Karena kan akan banyak juga, ini politik semakin terus panas, pandemi dilanjut dengan resesi pasti politiknya panas. Ada peristiwa-peristiwa politik yang harus tutup mata. Maksud saya, harus tegak lurus terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tandas dia.

Menanggapi adanya nama atau bursa calon Kapolri tersebut, Mabes Polri menyatakan bahwa pihaknya menginginkan masyarakat menunggu keputusan Presiden Joko Widodo terkait siapakah yang bakal menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara.

Mengingat penunjukkan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengaku menghormati pendapat dari pihak di luar Polri. "Jadi, mari kita sama-sama kita tunggu, bagaimana keputusannya nanti, tentunya daripada waktu yang daripada Presiden yang akan mengumumkan itu ya," terang dia.