Ketua umum PDIP di persimpangan trah Soekarno

Merdeka.com - Di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada isu yang dianggap 'terlarang' atau tabu untuk dibicarakan. Segarang dan sesenior apapun seorang kader PDIP, berat buka mulut bila ditanya urusan yang satu ini. Siapa calon Ketua Umum PDIP pengganti Megawati Soekarnoputri?

Isu pergantian tampuk kepemimpinan di partai banteng awalnya datang dari Megawati. Putri kedua Bung Karno mengaku sudah ingin pensiun memimpin partai banteng sejak tahun lalu. Hal itu Mega sampaikan saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Banteng Muda Indonesia (BMI) di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

"Dari tahun lalu, sebenarnya saya ingin pensiun. Tidak mudah jadi ketua umum apalagi seorang wanita jadi ketua partai di republik ini," kata Megawati.

Namun demikian, Megawati mengaku harus tetap mengemban tugas sebagai ketua umum. Sebab, dia terpilih menjadi ketua umum PDIP atas aspirasi seluruh kader di akar rumput.

"Biasa kayak orang masuk nominasi ketua umum orang mengatakan masa Bu Mega terus. Tapi saya bilang untuk main duit saya ndak punya uang. Suara datang betul dari rakyat," tutupnya.

Dalam Kongres IV di Bali, Megawati didaulat kembali memimpin PDIP untuk periode 2015-2020. Secara aklamasi, Megawati kembali menjadi ketua umum untuk periode keempat.

"Soal ketum berikutnya itu ibarat nunggu wangsit dari langit. Kita kader enggak berani ngomong macam-macam," ujar kader PDIP yang enggan disebutkan namanya dalam perbincangan dengan merdeka.com.

Hasto Kristianto ©2016 merdeka.com/tommy lasut

Siapa pengganti Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mau membuka mulut. Hasto menyebut pengganti Mega harus berasal dari trah atau keturunan Soekarno. Hal ini disampaikan Hasto dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/4).

Hasto mengungkapkan, ada kesepakatan pada Kongres PDIP di Bali tahun 2015 lalu, bahwa Mega harus mengusulkan calon penggantinya ke Kongres. Kongres akan menyatakan setuju atau tidak terhadap calon itu.

"Kongres yang lalu menetapkan bahwa Ibu Megawati lah yang nantinya mengusulkan ketumnya, untuk ditetapkan di dalam kongres. Itu mekanisme," kata Hasto.

Hasto menyatakan bahwa PDIP yang tidak bisa lepas dari ideologi Bung Karno, sosok proklamator yang juga ayah Megawati. PDIP sudah melakukan survei internal dan 84 persen kader menyatakan bergabung ke PDI-P karena ingin menyatukan diri dengan ide, gagasan, dan cita-cita Bung Karno.

"Sehingga Bung Karno dan Bu Mega sebagai perekat kesadaran, motif, kenapa mereka mau bergabung dengan PDIP," ujar Hasto.

kampanye PDIP mega puan ©2012 Merdeka.com

Dalam kesempatan itu, Hasto membenarkan bahwa ketua umum PDIP pengganti Megawati harus trah Soekarno. "Iya (harus trah Soekarno), dari survei yang kami lakukan dan saat turun ke bawah kesadarannya seperti itu," ujar Hasto.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyebut bahwa ungkapan Megawati yang ingin pensiun dari kursi Ketum bukan baru pertama dilontarkan. Ucapan demikian kata Eva sudah sering dilontarkan oleh Megawati.

"Menurutku itu sebuah sinyal dari Bu Ketum bagi kita soal regenerasi dan itu harus dipikirkan. Ibu Mega itu sangat konsekuen soal regenerasi partai. Regenerasi di DPRD dan DPR RI sangat tinggi, tetapi di pucuk pimpinan belum," kata Eva dalam sambungan telepon.

Menurut Eva, persyaratan dan ketentuan pemilihan calon ketua umum tidak diatur dalam AD/RT. Yang jelas siapapun yang ingin jadi Ketum harus mendapat persetujuan dalam kongres.

"Soal harus trah Soekarno itu tidak ada aturan tertulis. Kalau pun Hasto bilang seperti itu (harus Trah Soekarno) maka logika Hasto mungkin saya bayangkan seperti ini, PDIP ini kan partai ideologi. Nah yang bisa bisa menjaga garis ideologi partai yang trah Soekarno," ujar Eva.

Jika diambil garis lurus, saat ini trah Soekarno yang aktif di PDIP ada dua orang. Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dan Muhammad Prananda Prabowo, Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif. Mungkinkah salah satunya bakal menjadi pengganti Megawati.

"Kalau sekarang lapis kedua Ibu Mega ya di putra dan putrinya. Tetapi masih terlalu jauh meraba. Setahun setelah pemilu biasanya baru terasa (pembahasan Ketum)" ujar Eva.

Kongres PDIP di Bali ©2015 Merdeka.com

Akhir Desember 2014 lalu, Indonesia Development Monitoring melakukan survei pada 2.964 simpatisan PDIP seluruh Indonesia. Survei dilakukan untuk mengetahui siapa sosok yang dinilai pantas menjadi pengganti Megawati jadi Ketum PDIP. Hasilnya, Jokowi menjadi sosok yang menempati urutan teratas bahkan mengalahkan Puan Maharani.

"Bahwa dari hasil jejak pendapat simpatisan PDIP ditemukan bahwa PDIP lebih layak dipimpin oleh kader muda, alasannya tantangan ke depan PDIP akan semakin Berat karena harus mempertahankan kemenangannya di tahun 2019," kata Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel.

Dalam survei itu, sebagian besar simpatisan PDIP memilih Jokowi sebagai sosok pemimpin berikutnya. Jokowi mendapat 45,3 persen dukungan, angka ini jauh di atas Puan yang hanya mendapat 25,4 persen dukungan.

"Karena rakyat khususnya wong cilik merasakan kehadiran PDIP di tengah tengah mereka," kata Fahmi.

Jokowi di PDIP Lenteng Agung ©2014 Merdeka.com

Lalu bagaimana peluang Jokowi?

"Menurutku ada (peluang Jokowi) karena pengaruh Bu Mega kuat. Untuk memperkuat PDIP dan memperkuat dukungan pemerintah, sambil menyiapkan Mba Puan atau Mas Nanda. Jadi bisa saja (Jokowi jadi Ketum). Tetapi memang kuncinya di Bu Mega," kata Eva Sundari.