Merebut Profesi Pribumi

"Kalau ini tidak ditindak tegas, intinya memberikan ruang kepada orang asing yang melakukan kegiatan pemanduan, kan habis nanti (pemandu lokal). Berbahaya ini," ucap Nyoman Nuarta.

Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali itu mengkhawatirkan makin banyaknya warga asing yang menjadi pemandu. Dia menyebut WN Rusia dan Prancis paling banyak yang menjadi guide.

Guide WNA itu menawarkan jasanya lewat online. Kliennya biasanya dari negara yang sama. Mereka bertemu di restoran atau tempat yang disepakati. Saat pertemuan itulah disusun agenda tour mengunjungi berbagai tempat yang diinginkan klien.

"Ke mana-mana dia. Pokoknya dia melakukan kegiatan pemanduan, ngajak wisatawannya. Dia menjual tour atau Bali dijual sama dia, diajak ke destinasi obyek wisata," kata Nyoman Nuarta.

Kasus yang mencengangkan adalah guide WNA yang memandu sejumlah turis saat mengunjungi Pura Lempuyang di Karangasem. Sang guide perempuan memakai baju adat bali. Demikian juga para tamunya. Dia bahkan membawa banten atau sesajen sendiri.

"Kalau baju adatnya dia bawa sendiri dan sudah dibuat. Iya rapi (modusnya) mereka. Ini modusnya saya pelajari betul karena dia tau penegakan hukum kita lemah makanya modus operandinya sudah berjalan dari dulu," ujar Wayan Nuarta.

Yang menjadi kekhawatiran Wayan Nuarta adalah, guide WNA itu tidak bisa menceritakan secara lengkap sejarah tempat wisata dan tempat suci yang dikunjungi. "Belum tentu dia mampu menceritakan secara utuh kan tentang budaya Bali dan sejarah Pura kan itu," tukasnya.

Sebelum pandemi, Wayan Nuarta pernah melaporkan 35 WNA yang menjadi guide di Bali. Ketika aparat gencar melakukan penindakan, mereka biasanya menghentikan aktivitasnya.

"Makanya, sekarang saya mendukung pemerintah untuk menindak tegas. Tapi tidak sekarang saja harus kontinyu. Persoalan ini saya tahu betul, sudah hampir 15 tahun yang lalu," ujarnya.

Konsistensi Aturan

Berulangnya ulah para turis asing di Bali hingga merebut pekerjaan warga lokal harus menjadi catatan bagi aparat untuk konsisten menegakkan aturan.

Agus P Wardhana, praktisi pariwisata yang juga pemilik bar dan restoran di kawasan Seminyak dan Jatiluwih, menyebut penindakan yang dilakukan seperti hangat-hangat tahi ayam.

"Sekarang mereka lagi viral-viralnya. Oke mereka deportasi semua. Tapi untuk regulasi secara keberlanjutan itu harus tetap dilakukan jadi pengawasan, penindakan, secara berkelanjutan itu harus tetap dilakukan," ujarnya.

Ketika ada yang viral atau menjadi sorotan publik, semua aparat terkesan sibuk. Saat tak lagi dibicarakan, aparat tidak lagi menjalankan fungsi mereka. Agus mengingatkan pemerintah konsisten dan berkelanjutan memantau kelakuan nakal turis asing.

"Izin dan peraturan yang benar-benar tegas harus dipahami masing-masing instansi dan dipahami masyarakat juga sampai kelas Banjar (lingkungan) dan disosialisasikan kepada turis yang akan datang ke Bali. Jadi semua pada mengerti apa yang harus dilakukan saat berada di Bali," paparnya.

Akibat banyaknya bule asal Rusia yang berulah, muncul kemudian usulan pencabutan fasilitas visa on arrival terhadap beberapa negara. Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, hingga kini belum ada keputusan untuk mencabut fasilitas visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina. Keputusan tersebut merupakan wewenang sepenuhnya dari Ditjen Imigrasi.

Meskipun, untuk memutuskan penghapusan VoA bagi turis asing dari Rusia dan Ukraina membutuhkan pembahasan lintas kementerian. Terkait pencabutan fasilitas VoA ini perlu didiskusikan dan dikaji lebih lanjut untuk tetap mengoptimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat sekaligus tetap mempertahankan martabat dan ketertiban di destinasi wisata

"Pemerintah tegas melarang turis asing melakukan bisnis di Indonesia yang secara langsung bersinggungan dengan pekerjaan masyarakat seperti disebut di atas, yang belakangan ini meresahkan masyarakat lokal, dan mengancam kelangsungan usaha mereka akibat munculnya bisnis ilegal WNA," kata Sandi.

Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Silmy Karim menegaskan, kemudahan pemberian visa bagi orang asing tidak bisa disimpulkan sebagai sikap abai Imigrasi terhadap penegakan hukum.

Imigrasi secara rutin melakukan operasi pengawasan di berbagai daerah guna memastikan bahwa WNA beraktivitas di Indonesia sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya.

"Imigrasi juga proaktif dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat yang menyampaikan kecurigaannya terhadap aktivitas WNA di wilayah tempat tinggalnya," ujarnya kepada merdeka.com.

Ditjen Imigrasi memberikan kemudahan bagi WNA yang ingin mengunjungi Indonesia dalam waktu singkat menggunakan Electronic Visa on Arrival (e-VOA), Visa Kunjungan Wisata 60 hari dan Visa Prainvestasi tanpa harus memiliki penjamin untuk meningkatkan perekonomian nasional pasca diterpa pandemi.

Terkait usulan agar pemerintah mencabut pemberian visa on arrival kepada beberapa negara, Silmy mengatakan, kebijakan itu harus dilihat secara komprehensif.

"Apa yang terjadi di Bali belum tentu terjadi di wilayah lain di Indonesia. Kita harus mempertimbangkan secara matang seperti apa dampaknya terhadap daerah lain. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi sedang dalam proses untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait hal ini bersama Pemprov Bali dan stakeholders terkait agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang ada," pungkasnya.

Baca juga:
Cerita Kelakuan Ugal-ugalan Bule di Bali
Bule Polandia Bikin Ulah Dideportasi, Gubernur Bali: Tindak Tegas WNA Langgar Aturan
Bule Polandia yang Dirikan Tenda saat Nyepi di Bali Dideportasi
Jejak Bule-Bule Jadikan Bali sebagai Ladang Bisnis
Berulah Lagi, Bule di Bali Kendarai Mobil di Jalanan saat Nyepi
Dirikan Tenda di Pantai Bali saat Nyepi, Sepasang Bule Polandia Diamankan Polisi
Duduk Perkara Bule Mengamuk Tantang Pecalang Duel saat Upacara Melasti