Ruang DPRD Jember Sepi Rapat Paripurna Ditunda, Anggota Dewan yang Hadir Sedikit

Merdeka.com - Rapat paripurna penetapan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Pemkab Jember Jawa Timur tahun anggaran 2021 yang dijadwalkan digelar di gedung DPRD setempat pada Jumat (29/7/2022) terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan karena jumlah anggota dewan yang hadir dalam hari itu tidak memenuhi ketentuan atau tidak kuorum.

Jadwal sidang paripurna itu seharusnya dimulai pada pukul 13.00 WIB, namun molor. Saat dibacakan jumlah kehadiran peserta sidang hanya terdapat 27 orang yang datang. Padahal sesuai tata tertib, persidangan harus memenuhi kuorum minimal 33 orang.

"Jumlah anggota dewan yang belum hadir sebanyak 27 orang, padahal sesuai tata tertib persidangan dalam mengambil keputusan harus kuorum yakni 3/4 dari jumlah anggota dewan atau minimal sebanyak 33 orang," jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Agus Sufyan.

Sidang Paripurna Ditunda

©2015 Merdeka.com

Pimpinan sidang paripurna sempat menunda sementara penyelenggaraan rapat selama satu jam, sembari menunggu anggota dewan lain yang belum hadir di gedung DPRD Kabupaten Jember. 

Setelah satu jam, skorsing dicabut dan rapat paripurna kembali dibuka oleh pimpinan sidang. Saat dibacakan jumlah peserta sidang yang menandatangani presensi kehadiran sudah 30 orang. Namun, saat dicek ulang jumlah anggota dewan yang hadir dalam ruangan sidang paripurna tidak sampai 20 orang. 

"Masih belum kuorum karena paripurna minimal diikuti oleh 33 anggota dewan, sehingga rapat paripurna penetapan Perda LPP APBD 2021 akhirnya ditunda Minggu (31/7)," tegas Agus, dikutip dari Antara.

Alasan Tidak Hadir

©2020 Merdeka.com/jemberkab.go.id

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember itu mengaku tidak tahu alasan  anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna yang sudah dijadwalkan. Menurut dia, ketua masing-masing fraksi lah yang sesungguhnya mengetahui alasan para anggota dewan tidak hadir dalam sidang paripurna. 

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Gembong Konsul Alam menduga kemungkinan sebagian anggota dewan yang tidak hadir rapat paripurna mengalami kelelahan setelah melakukan kunjungan kerja ke Kota Yogyakarta.

"Kemungkinan mereka kecapekan habis dari Yogyakarta dengan perjalanan darat. Nantinya diharapkan bisa dilaksanakan karena masih ada waktu tiga hari," ujar Gembong.

Bupati Jember Hendy Siswanto pun berharap sidang paripurna Raperda LPP APBD 2021 bisa dilaksanakan sebelum batas akhir pengesahan.

"Saya berharap Raperda LPP APBD 2021 bisa segera disahkan karena batas terakhir pengesahannya maksimal 31 Juli 2022. Apabila terlambat maka akan berdampak pada pengajuan Perubahan APBD 2022," katanya.