SD dan SMP di Surabaya Wajib Terima Siswa Miskin, Walkot Eri Cahyadi Tegaskan Ini

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Surabaya, Jawa Timur diwajibkan menerima siswa dari keluarga miskin dengan kuota lima persen dari total siswa yang diterima pada tahun ajaran baru. Ini sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan lima poin penting yang harus diperhatikan pihak sekolah. Pertama, agar para guru tidak melakukan penarikan uang kepada siswa kurang mampu, baik penarikan uang untuk seragam, buku, dan lain sebagainya.

"Kedua, saya tidak ingin ada lagi guru yang tidak bersikap adil kepada murid-muridnya. Kalau dalam suatu mata pelajaran mereka (siswa) dapat buku A, ya harus semuanya buku A," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/2/2023).

Ketiga, sekolah diminta lebih selektif saat akan memberikan bantuan kepada siswa. Seleksi calon siswa penerima bantuan harus merujuk data warga miskin yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Kalau ada orang yang mengatakan tidak mampu di luar data pemkot, tolong sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk dicek bersama Dinas Sosial. Agar tahu, orang yang meminta bantuan itu kategori mampu atau tidak mampu," ujar Cak Eri, sapaan akrabnya.

Dia mewanti-wanti para guru agar jangan sampai salah sasaran saat memberikan bantuan kepada siswa. Pihak sekolah dapat merujuk data warga miskin dan pramiskin yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.

Kuota Siswa Miskin

Sementara itu, apabila ada sekolah swasta yang tidak berkenan menerima siswa miskin, dapat menyerahkannya kepada Pemkot Surabaya. Siswa tersebut akan ditampung oleh sekolah negeri yang ditunjuk Pemkot Surabaya.

"Saya berharap Dinas Pendidikan melakukan pengecekan lagi. Apakah sudah menerima kewajiban lima persen tadi, kalau sudah dijalankan, kemudian dicarikan solusi untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu," pinta Cak Eri, dikutip dari Antara.

Mantan Kepala Bapeko Surabaya itu menekankan bahwa siswa miskin harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana siswa dari keluarga mampu.

"Pak Yusuf (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya), saya minta tolong datanya dipastikan, nanti disampaikan kepada guru-guru. Ajarkan juga siswa untuk peduli dengan sesama," jelasnya.

Dia berharap para guru bisa mengajarkan rasa welas asih (empati) kepada para peserta didik. Tujuannya untuk meningkatkan rasa peduli dan gotong-royong antar sesama.

Langkah Dinas Pendidikan

sekolah

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, imbauan Wali Kota Surabaya akan disampaikan kepada seluruh guru SD-SMP negeri dan swasta. Yusuf memastikan, tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara siswa miskin dan mampu.

"Kalau sekolah negeri otomatis sudah ada anggarannya. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah," terang Yusuf.

Pihaknya juga memastikan tidak ada lagi penarikan uang apapun yang bakal dibebankan oleh siswa dari keluarga miskin di sekolah negeri maupun swasta. Sesuai amanat Wali Kota Surabaya, para siswa harus mendapatkan perlakuan setara.

"Akan kami sampaikan ke sekolah negeri dan swasta, jangan sampai ada tarikan-tarikan (pungutan uang), dan memperlakukan siswa secara adil," tegasnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Yusuf, Dinas Pendidikan akan segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan siswa yang layak dibantu.

"Mengantisipasi kalau ada yang mengaku-aku miskin. Jangan sampai, ternyata punya mobil, tapi ngaku miskin. Nanti kami (mengecek) bersama Dinsos, kecamatan, dan kelurahan," tandasnya.

(mdk/rka)