Miris Ratusan Ribu Rumah di Jember Tak Punya Jamban, Warga BAB Sembarangan

Kamis, 2 Februari 2023 10:50 Reporter : Rizka Nur Laily M
Miris Ratusan Ribu Rumah di Jember Tak Punya Jamban, Warga BAB Sembarangan Ilustrasi jamban tak layak pakai. ©2022 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Ardi Pujo Prabowo mengungkapkan bahwa masih ada ratusan ribu rumah di wilayah setempat yang tidak mempunyai jamban. Alhasil, masih banyak warga yang buang air besar sembarangan.

Merespons fakta tersebut, Komisi D DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Selasa (31/1/2023).

Dalam kegiatan tersebut, anggota parlemen ini mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3 AKB) Jember.

Pada kesempatan tersebut, Ardi mengungkapkan, masih ada 132.567 Kepala Keluarga di Kabupaten Jember yang belum memiliki jamban.

"Ini kondisi yang sangat memprihatinkan, makanya kami minta Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran, tidak menunggu dinas lain bergerak," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Dampak BAB Sembarangan

ilustrasi jamban tak layak pakai
©2022 Merdeka.com/liputan6.com

Ardi menjelaskan, banyaknya warga yang buang air sembarangan dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan hingga kesehatan.

"Dampaknya banyak sekali, mulai dari stunting dan lain sebagainya," terangnya, dikutip dari akun Instagram @infojember, Rabu (1/2/2023).

Selama ini, pembangunan jamban di Kabupaten Jember hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jember dan hal itu dirasa tidak cukup.

"Makanya kami tadi menekan kepada Dinas Kesehatan, sebisa mungkin mengalokasikan sendiri," tegas Ardi.

3 dari 3 halaman

Butuh Langkah Konkret

Dinkes Jember sendiri memiliki anggaran sekitar Rp200 juta untuk mendukung terwujudnya Stop Buang Air Besar Sembarangan. Namun, anggaran tersebut sebatas untuk program sosialisasi dan edukasi, bukan untuk pembangunan jamban.

"Masyarakat tidak butuh edukasi sebenarnya, tetapi yang dibutuhkan adalah aksi. Bagaimana ada langkah konkret untuk membangun jamban atau Mandi Cuci Kakus (MCK) yang baru," terang legislator Fraksi Gerindra itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinkes Jember Koeshar Yudyarto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang memiliki tingkat buang air besar sembarangan tinggi untuk membangun jamban.

[rka]
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Jember
  3. Jatim
  4. Berita
  5. Yogyakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini