Lebih dari 5 Ribu Siswa di Surabaya Terancam Tak Bisa Masuk SMP, Ini Penyebabnya

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sekitar 5.135 siswa lulusan sekolah dasar (SD) terancam tidak tertampung masuk sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta di Surabaya. Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan ada dua kemungkinan untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Ada dua kemungkinan untuk mengatasi persoalan itu. Pertama, dengan mengajukan ke kementerian untuk tambah kelas atau kedua dengan menambah jumlah siswa dalam setiap kelasnya," terang Eri Cahyadi di Surabaya, mengutip dari liputan6.com, Jumat (11/3/2021).

Kuota Terbatas

sekolah

Data Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan jumlah lulusan SD/MI sebanyak 46.575 siswa. Sementara itu, daya tampung SMP negeri sebanyak 18.208 siswa yang terbagi menjadi 569 rombongan belajar. Selanjutnya, daya tamping SMP swasta dan MTs sebanyak 23.232 siswa.

Dengan demikian, antara jumlah lulusan SD/MI dengan daya tampung SMP/MTs negeri dan swasta terdapat selisih 5.135 siswa.

"Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Maka itu, menjadi tugas kami di pemerintah kota karena pendidikan untuk kepentingan anak bangsa," ungkapnya.

Eri meminta semua sekolah berkolaborasi, termasuk meniadakan persaingan antarsekolah demi kesejahteraan guru. Ia mencontohkan, ketika guru di sekolah A hanya mengajar selama tiga jam dalam sehari, guru tersebut selanjutnya dapat bergeser ke sekolah lain untuk mengajar di sana.

"Dari situlah gaji yang diperoleh guru pun sesuai dengan UMK," imbuhnya.

Selama ini, lanjutnya, setiap sekolah mengundang guru yang berbeda. Ke depan, diharapkan seluruh sekolah yang ada di Kota Pahlawan saling bekerja sama atau kolaborasi.

"Saya selalu bilang kebersamaan, gotong royong kelapangan hati kita untuk tidak menjadi yang nomor satu terus," katanya.

Ajukan Penambahan Rombongan Belajar

ilustrasi anak sekolah

Eri Cahyadi menegaskan, Pemkot Surabaya akan memberikan tambahan guru serta pelayanan yang lebih optimal kepada pelajar berkebutuhan khusus. Pasalnya, kebutuhan pelajar ini berbeda dengan siswa-siswa pada umumnya.

"Pelayanan kita harus lebih dari sekolah biasa, karena kita tahu kebutuhan mereka juga lebih. Sehingga, pemerintah harus hadir di sana. Kota ini harus ramah dengan yang berkebutuhan khusus," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Supomo menambahkan pihaknya akan mengajukan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah per rombongan belajar (kelas) sebanyak 32 siswa.

"Dispendik akan mengajukan kepada kementerian untuk menambah jumlah anak yang berada dalam satu rombel. Supaya angka itu bisa tertampung," ujarnya.

(mdk/rka)