Tak Lagi Berjaya, Ini Kata Pakar UGM Soal Industri Gula di Indonesia

Merdeka.com - Di zaman Belanda, tepatnya pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Indonesia merupakan eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Pada saat itu, produksi gula di negeri ini mencapai 2,9 juta ton per tahun dengan luas area perkebunan tebu mencapai 196 ribu hektar.

Namun kini, setelah 90 tahun berlalu, Indonesia tak lagi menjadi negara eksportir gula. Justru sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri saja Indonesia harus impor dari negeri lain. Kondisi inilah yang diungkapkan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dr. Mohammad Abdul Ghani dalam webinar bertajuk “Problematika Kebijakan dan Revitalisasi Industri Gula Nasional” pada Kamis (23/9).

“Terjadi penurunan produktivitas. Sejak tahun 1970 kita jadi importir gula. Untuk gula buat produk makanan dan minuman kita belum sanggup karena masih ada keterbatasan lahan,” kata Abdul Ghani.

Tidak Semudah Mengembalikan Telapak Tangan

©Puromangkunegaran.com

Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM, Prof. Azwar Maas mengatakan bahwa tantangan PTPN dalam meningkatkan produktivitas gula nasional tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Menurutnya, tanaman tebu memerlukan lahan khusus agar produktivitas meningkat.

Ia menyebutkan, tanah di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi merupakan daerah yang cocok untuk tanaman tebu. Namun untuk di Jawa sendiri tak banyak lahan yang bisa dikonversi menjadi kebun karena luasnya sudah terbatas.

“Untuk pengembangan Hak Guna Usaha (HGU) tampaknya sulit karena pemda tidak semuanya mampu menyediakan lahan di atas 10 ribu hektare,” terang Azwar dikutip dari laman resmi UGM pada Jumat (24/9).

Perlu Keberpihakan Pemerintah

©Kemendikbud.go.id

Berdasarkan temuannya di lapangan, Azwar mengatakan bahwa pabrik-pabrik gula khususnya yang dikelola BUMN masih berjuang untuk bertahan dalam menghadapi kendala baik dari segi budi daya, pasca budidaya, dan pengelolaannya. Selain itu, menurutnya pengembangan gula nasional perlu dukungan dan keberpihakan pemerintah.

“Di negara lain justru penanam tebu ada subsidinya dari pemerintah. Lihat saja Thailand bisa mengekspor karena kelebihan produksi. Ada campur tangan pemerintah yang pro tebu, ada pula subsidi sampai 30 persen. Keberpihakan pemerintah ini kita tunggu kapan masanya bisa dapat seperti itu,” tegas Azwar.

Harus Berbasis Riset

©2018 Humas Kementerian BUMN

Sementara itu Guru Besar Bidang Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM, Prof. Irham mengatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terutama soal pertanian, harus berbasis riset. Ia pun mengusulkan adanya konsolidasi perkebunan tebu rakyat dengan melibatkan pabrik gula secara aktif.

“Kita ingin suatu saat nanti PTPN bisa jadi perusahaan berbasis riset seperti perusahaan di negara maju. Tujuannya adalah untuk menjamin bibit yang berkualitas dan tepat waktu, menjamin ketersediaan pupuk, waktu tebang yang benar, transportasi tebu ke penggilingan yang tepat waktu, serta adanya peningkatan kesejahteraan petani,” kata Prof. Irham.