Peristiwa 20 Januari: Soeharto Larang Penerbitan Tujuh Surat Kabar

Kamis, 20 Januari 2022 09:23 Reporter : Jevi Nugraha

Merdeka.com - Pada masa Orde Baru, media massa kerap kali bersitegang dengan pemerintah. Banyak sekali media massa saat itu yang diberedel atau dilarang terbit oleh pemerintahan Soeharto. Salah satu kasus pelarangan penyiaran atau menghentikan penerbitan terjadi pada 20 Januari 1978.

Pembredelan surat kabar sering dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru karena dianggap menyinggung penguasa. Sejarah hari ini mencatat, 44 tahun silam Presiden Soeharto melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang izin terbit tujuh surat kabar, yaitu koran Sinar Harapan, Majalah Tempo, Harian Kompas, koran Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, dan Sinar Pagi.

Soeharto melarang penerbitan tujuh media massa tersebut karena sejumlah alasan, salah satunya terkait isu aksi mahasiswa yang menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden kembali. Akibat berita tersebut, ke tujuh surat kabar ditutup sekitar dua minggu.

Lantas, apa sebenarnya latar belakang presiden Soeharto melarang tujuh surat kabar tersebut? Simak ulasannya yang merdeka.com rangkum dari Liputan6.com dan Historia:

2 dari 3 halaman

Kronologi Soeharto Larang Penerbitan Tujuh Surat Kabar

Pada 20 Januari 1978, sebuah telepon berdering pada pukul 20.00 WIB di meja redaksi Kompas. Setelah diangkat, terdengar suara Letkol Anas Malik, Penerangan Laksusda Jaya yang menyatakan bahwa Kompas dilarang terbit.

Mengutip dari Majalah Tempo, wakil pemimpin redaksi Kompas, P Swantoro meminta seluruh wartawan untuk tetap menyelesaikan tulisannya. Seolah tidak menggubris imbauan Letkol Anis tak, wartawan Kompas terus melanjutkan tulisannya yang sesuai deadline hari itu. P Swantoro sudah tau risiko bahwa tulisan tersebut tidak akan terbit esoknya, tetapi dia bersikukuh meminta para wartawan tetap menulis untuk dokumentasi.

Alasan Soeharto Larang Penerbitan Surat Kabar

Sepanjang Soeharto menjabat sebagai presiden, media massa kerap bersinggungan dengan pemerintah. Salah satu penyebab tujuh surat kabar dilarang terbit oleh Soeharto karena dianggap menghasut rakyat. Media massa saat itu dianggap menjurus kepada sifat-sifat menghasut dan mengancam keamanan dan ketertiban.

Mengutip dari Majalah Tempo, pelarangan terbit terhadap tujuh media massa itu hanya berlaku sementara. Larangan izin terbit tersebut sebagai peringatan awal atau “kartu kuning” agar tidak terjadi pencabutan SIT.

Menteri Penerangan kala itu, Sudharmono, meminta agar pihak media massa agar menghindari pemberitaan yang dianggapnya bisa mengganggu stabilitas nasional. Bahkan, pemerintah juga menyatakan bahwa demi keamanan nasional, pelarangan izin terbit menjadi jalan yang terbaik.

3 dari 3 halaman

Rezim Soeharto dan Pembredelan Media Massa

Pemberedelan media massa tidak hanya terjadi pada 20 Januari 1978, pemerintahan Soeharto berulang kali harus bersitegang dengan media massa karena dianggap mengganggu stabilitas kemanan nasional. Peristiwa pemberedelan media massa yang cukup bersejarah juga terjadi pada 21 Juni 1994. Saat itu, Depertemen Penerangan yang dipimpin oleh Harmoko mengeluarkan surat keputusan pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) majalah Tempo melalui Surat Keputusan Nomor 123/KEP/MENPEN/1994.

Tak hanya Tempo, Tabloid DeTik dan Majalah Editor juga mengalami nasib serupa. Pemberdelan ini terjadi diduga karena Tempo menerbitkan berita mengenai dugaan korupsi dalam pembelian 39 kapal perang eks Jerman Timur yang diprakarsai oleh B.J. Habibie, yang saat itu menjadi Menteri Riset dan Teknologi.

Mengutip dalam buku Perkembangan Menonjol Pers Indonesia Periode 1991-1994, pemberedelan ini berawal saat Tempo menerbitkan enam laporan terkait pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur. Tulisan pertama mengenai pembelian kapal tersebut, dimuat pada 4 Juni 1994 dengan judul "Jerman Punya Kapal, Indoneisa Punya Beban". Setelah itu, tepatnya pada 11 Juni 1994, Tempo kembali memuat enam artikel investigsi sekaligus yang seakan-akan melucuti kredibilitas Habibie dan Soeharto.

Kebangkitan Pers di Indonesia

Setelah rezim Soeharto berulang kali membredel media massa, pada 1994 para wartawan, mahasiswa, dan aktivis bergerak melakukan protes. Demo yang memprotes pemberedelan media tersebut, akhirnya berakhir dengan penangkapan. Beberapa demonstran, termasuk WS Rendra, ditangkap untuk dibawa ke pengadilan. Namun, tak lama kemudian penyair besar itu dibebaskan dan mengadukan terkait pemberedelan tiga media tersebut kepada DPR.

Demo pemberdelan media massa yang dilakukan pada 1994 menjadi momentum kebangkitan kebebasan pers di Indonesia. Para jurnalis muda bertemu dan bersepakat untuk mendirikan organisasi alternatif, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Beberapa jurnalis senior seperti Goenawan Mohamad, Eros Djarot, Fikri, Andreas, dan lainnya saat itu menandatangani Deklarasi Sirnagalih untuk menolak tunduk terhadap pemerintah.

Sebagaimana kita tahu, pers memiliki peranan penting dalam sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia. Sebab, pers menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, media komunikasi, serta kontrol masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut pasal 33 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, dikatakan bahwa pers merupakan media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Untuk itu, sudah seharusnya insan pers mendapat kebabasan untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang bersifat konstruktif atau tidak membangun.

[jen]