Wagub DKI Sebut Peringatan Dini Banjir Jakarta Mulai Berjalan
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, sistem peringatan dini terkait banjir di Ibu Kota sudah berjalan dan masih terus dilakukan evaluasi. Peringatan dini merupakan salah satu bentuk pengendalian banjir untuk masyarakat.
"Sudah diprogramkan, sudah dimulai, tapi kan anggarannya terbatas. Jadi kemarin perintah gubernur dengan segala keterbatasan tetap dibuat sistem pengendalian banjir," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/10) malam.
Dia menjelaskan, Pemprov DKI saat ini masih mempersiapkan panduan dan penggunaan dari sistem penggunaan peringatan dini tersebut. Hal tersebut nantinya dapat diakses melalui sebuah aplikasi.
"Melalui sistem ada sistem early warning juga ada. Kita siapkan buku panduan sampai simulasi," jelas politikus Gerindra itu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat menginformasikan kepada masyarakat terkirim adanya potensi banjir selambat-lambatnya sehari sebelumnya.
Hal tersebut berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.
"Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyusun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir yang dapat dimonitor secara daring serta dapat memprediksi dan mengumumkan potensi kejadian banjir selambat-lambatnya sehari sebelum kejadian," kata Anies berdasarkan Ingub yang dikutip Liputan6.com, Rabu (23/9).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga meminta agar penyusunan sistem deteksi yang dapat dimonitor secara daring pada September 2020.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaLarangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaHendra menyebut, proses penjaringan akan berlangsung secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaHeru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPD PDIP DKI Jakarta tengah menjaring bakal cagub-cawagub untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya