Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tolak kebijakan Anies-Sandi, anggota DPRD ini tak yakni BUMD bisa jalan sendiri

Tolak kebijakan Anies-Sandi, anggota DPRD ini tak yakni BUMD bisa jalan sendiri PD Dharma Jaya. ©Dharmajaya.com

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan draf Rancangan APBD DKI Jakarta 2018 di angka Rp 77,1 triliun. Meski meningkat dari tahun sebelumnya, namun lima BUMD terpaksa tidak lagi mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) karena masuknya sejumlah program unggulan Anies-Sandi.

Tanpa PMD, lima BUMD itu akan berjalan sendiri. Anggota DPRD DKI Komisi D, Bestari Barus, tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Saya tidak setuju BUMD diminta untuk mandiri," ucapnya usai sidang paripurna DPRD DKI, Rabu (15/11).

Menurutnya, jika BUMD dibiarkan mengelola keuangan sendiri maka akan sulit dikontrol dan posisi mereka sama dengan swasta. Seperti misalnya Food Station, bisa saja dampaknya harga akan dikontrol pihak swasta.

"Begitu dia mandiri sementara urusannya adalah urusan yang sangat mendasar bagi masyarakat Jakarta dan dikuasai oleh swasta anda bayangkan kita enggak bisa lagi kontrol harga-harga sembilan bahan pokok," jelasnya.

Ketua Fraksi NasDem itu menambahkan, kebijakan Anies-Sandi jangan sampai mengulang kejadian yang dialami PT Kawasan Berikat Nusantara. Kendati DKI punya 49 persen saham di sana, tapi tidak bisa ikut mengambil keputusan. Malah menurutnya, jika sampai itu terjadi pada lima BUMD, lebih baik dijual saja sekalian.

"49 Persen saham kita di sana. Tapi kita tidak bisa bikin keputusan apa-apa. Apakah kita mau seperti itu sementara uang sudah masuk banyak? atau sekalian jual lah itu," kritik Bestari.

Adapun lima BUMD itu adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.

Namun Sandi mengklaim mereka sudah setuju untuk menjalankan secara mandiri.

"Lima-limanya termasuk bu Rina dari Dharma Jaya bilang sanggup. Terus saya bilang ganggu gak tupoksinya 'nggak, saya bisa kok cari dana yang lain'," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/11).

Sandi yakin, tanpa adanya modal dari pemprov, tidak akan mengganggu kerja mereka. Malah, Sandi menyebutkan mereka akan menghadirkan tata kelola BUMD yang lebih baik.

"Saya yakin mereka kalau di-challenge seperti ini, mereka profesional-profesional yang hebat di bidangnya masing-masing kita akan hadirkan tata kelola BUMD yang baik," kata dia.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
3 Jurus Jitu Ganjar Turunkan Harga Bahan Pokok

3 Jurus Jitu Ganjar Turunkan Harga Bahan Pokok

Dia yakin strategi ini bisa mempermudah kedaulatan pangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Blusukan di Pasar Sungai Ringin Sekadau, Jokowi Temukan Kenaikan Harga Bahan Pokok

Blusukan di Pasar Sungai Ringin Sekadau, Jokowi Temukan Kenaikan Harga Bahan Pokok

Jokowi menemukan harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Blusukan ke Pasar Surabaya, Ganjar Paparkan Stategi 'Sat-Set' untuk Stabilkan Harga Pangan

Blusukan ke Pasar Surabaya, Ganjar Paparkan Stategi 'Sat-Set' untuk Stabilkan Harga Pangan

Ganjar mengatakan dirinya dan Mahfud MD mempunyai komitmen untuk akan menstabilkan harga pangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras

Hari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras

Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.

Baca Selengkapnya
Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan

Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan

Presiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras

Baca Selengkapnya