Tak ada kepastian, Sandiaga Uno pilih tolak reklamasi
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan, menolak proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Sikap tersebut diambil setelah melakukan rapat kerja (Raker) dan mendengarkan pelbagai kajian.
"Buat kami pandangan sudah jelas, di raker kami, kami mengambil posisi menghentikan reklamasi. Itu sudah final," katanya di kantor Golkar DKI Jakarta, Minggu (29/10).
Politisi Gerindra ini mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kajian untuk memutuskan hal tersebut. Menurutnya, dalam penghentian itu, bukan persoalan untung dan rugi. Namun lebih terkait soal kepastian.
"Kami ingin menghadirkan kepastian," tegasnya.
Sandi mengungkapkan, dalam penghentian tersebut pihaknya sudah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya. Tidak hanya itu, dia juga sudah berdiskusi dengan pengusaha pemilik hak reklamasi.
"Harus duduk bersama dengan pengusaha sehingga pembahasan ini lebih terbuka," ungkap dia.
Kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, legislatif tidak ingin memposisikan menerima atau menolak terkait kelanjutan reklamasi. Menurut dia harus didiskusikan lebih dalam. Terutama, terkait dua pulau yang sudah terbentuk. "Posisi kami tidak menerima dan menolak," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPertemuan Sandiaga Uno dengan Prabowo tak bisa dilepas dari gestur politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, hasil setiap lembaga survei yang melakukan jajak pendapat terhadap masyarakat berbeda-beda.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca Selengkapnya