Sumarsono ngaku ada PNS DKI minta dinaikkan jabatannya

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku sempat menerima pengaduan yang berisi permintaan agar jabatannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinaikkan. Namun, Sumarsono tak bisa memenuhi permintaan itu.

"Masukannya ada dua, kadang permintaan kadang permohonan. Jawabannya sederhana bagaimana kita promosi wong kita harus menghapus 1060 jabatan," kata Sumarsono sambil tertawa, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/12).

Sumarsono menyebutkan, setelah dijawab akan ada penghapusan jabatan akhirnya mereka meminta agar posisi mereka tetap tidak mengalami penurunan.

Sementara itu, pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Otda ini mengaku telah menerima masukan dari beberapa orang yang dia percaya. "Ada 20 lah orang terpercaya memberikan masukan saya. Saya record lalu forward ke kepala BKD untuk dipertimbangkan dan diolah oleh BKD, kemudian dengan Dewan Jabatan yang dipimpin Pak Sekda bersama beberapa orang lainnya," papar Sumarsono.

Dalam perombakan jabatan SKPD ini, Sumarsono menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak mempunyai kepentingan apapun. Dirinya hanya akan memastikan bahwa langkah yang dilakukan sesuai dengan sistem dan potensi pejabat yang bersangkutan.

"Prosedurnya lapor kemendagri, kalaupun mendagri turunnya ke dirjen otda lagi (pada dirinya) ya gak masalah," ujarnya.

Nantinya, setelah disetujui oleh Kemendagri Sumarsono menyebutkan bahwa hasil perubahan tersebut masih harus dilaporkan ke kemenpan.

"Nanti turun ke lembaga personel dan mereka mendapat rekomendasi perubahan, sekarang sudah dilaporkan ke kemenpan terkait proses penataan ini dan dilaporkan kemendagri," ungkapnya.

"Kalau sudah dua-duanya (kemendagri dan kemenpan) clear baru saya teken seluruh SK untuk penataan personel ini. Ada yang naik dikit ada yang turun dikit, tetapi yang banyak dikukuhkan (tetap)," bebernya.

Sumarsono juga mengaku akan menyerahkan semua dokumen terkait susunan SKPD baru tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Tidak hanya dikonsultasikan, seluruh lembaran sudah diberikan kepada pak Ahok dan pak Djarot semuanya yang minta kita kasihkan. Yang layak untuk konslutasikan. Kepada menpan kita konsultasikan pada mendagri juga. Dan coretan-coretan itu kelak akan menjadi sejarah akan disimpan di file ini dicoret dan tidak dicoret," tandasya.

"Kalau saya melakukan penataan karena semata-mata tugas saya sebagai Plt Gubernur. Tetapi sedikit pun tidak punya kepentingan apapun, siapa mau ke mana. Dewan jabatannya adalah sekda dan para asisten serta kepala BKD," ungkapnya.

"Yang penting buat saya OPD selesai, APBD selesai, personel ditata habis. itu 11 Februari saya mohon diri," tandasnya. (mdk/eko)