Sumarsono klaim kemacetan akibat penutupan proyek MRT sudah diatasi

Merdeka.com - Pembangunan Mass Rappid Transit (MRT) sudah sampai tahapan membangun stasiun di Jalan Haji Nawi. Agar pembangunan lancar, untuk sementara ruas Jalan Fatmawati akan ditutup mulai tanggal 4 Februari hingga 11 Agustus 2017.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, penutupan tersebut bertujuan untuk memberi ruang kendaraan proyek agar bisa leluasa keluar masuk ke lokasi pembangunan. Sumarsono mengklaim pihaknya sudah mengantisipasi kemacetan yang pasti akan terjadi dengan rekayasa lalu lintas.

"Soal kemacetan enggak bisa dihindari. Tapi sudah kita alihkan lalu lintasnya. Dan akan disosialisasikan. Jadi akan dijaga, sehingga kemacetan tidak perlu dikhawatirkan," kata Sumarsono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (3/2).

Sumarsono juga menegaskan bahwa penutupan ini hanya bersifat sementara dan akan berfungsi kembali seperti biasa saat pembangunan rampung. Bahkan jika memungkinkan, jalan akan kembali dibuka sebelum 11 Agustus.

"Karena tidak selamanya, sampai 11 Agustus. Itu penutupan di stop, dan ini setelah itu bisa berjalan biasa, pembangunan MRT akan dilanjutkan, terus konteks penutupan 11 Agustus selesai. Dan insyaallah sebelum 11 Agustus kalau bisa dipercepat ya dipercepat. Maksimum 11 Agustus karena ukuran waktunya. kalau jalan Haji Nawi itu bisa dibangun stasiun, yang lainnya saya kira akan lancar. Karena kendalanya selama ini di situ aja," jelasnya.

Sumarsono sebelumnya mengatakan, bahwa langkah penutupan ruas jalan Fatmawati diambil agar pembangunan MRT tidak melebihi target, yakni bulan Agustus 2019. Dia juga menyebutkan bahwa penutupan ruas jalan tidak akan dilakukan full, namun akan disisakan jalur kiri dan kanan selebar tiga meter. Jalur tersebut nantinya bisa dilalui oleh kendaraan umum dan penghuni kawasan sekitar jalan Fatmawati.

Warga Jakarta bisa laporkan pungli via SMS dan Website

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli). Hal ini dilakukan agar hasil tangkapan Tim Saber Pungli bisa maksimal dan mereka bisa menunjukkan kinerjanya.

"Silakan temukan, bagaimana nanti koordinasi dengan intelijen, lalu tangkap," kata Sumarsono.

Sumarsono menyebutkan bahwa level pemerintah daerah itu rawan praktek pungli, bahkan pungli jual beli jabatan.

"Daerah itu memang wabah pungli paling luar biasa," ujar Sumarsono.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Zainal menyatakan, masyarakat yang mengetahui adanya praktik pungli bisa langsung melapor kepada petugas yang masuk di dalam Tim Saber Pungli. Baik itu di tingkat lima kota madya, satu kabupaten maupun tingkat provinsi.

"Kami mengajak warga yang mengetahui praktik pungli dapat melaporkanya kepada petugas UPPL. Laporan juga dapat disampaikan melalui SMS Center di nomor 08129500011 serta melalui websiteinspektorat.jakarta.go.id/lapor-pungli," ujar Zainal.