Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bakal rutin melakukan grebek lumpur sebagai upaya pengendalian banjir Jakarta. Diketahui, pengendalian banjir jadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 2023.

"Penanganan rutin pengerukan jadi rutin grebek lumpur, jadi kemarin saya sudah ke beberapa wilayah semua harus jalan sarana prasarana yang Pemda miliki turun untuk mengantisipasi banjir," kata Heru ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, Heru menyebut juga bakal rutin mengeruk saluran air di sejumlah sodetan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir dalam rangka mengurangi debit banjir.

"Mengenai sodetan, tadi ada yang tanya kemarin juga Jakarta Timur saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Asbang (Asisten Pembangunan) kemarin mereka sudah melakukan pengukuran di lokasi yang untuk sodetan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik," terang Heru.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menambahkan bahwa untuk pengendalian banjir Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp10 triliun.

"Kita mengalokasikan 41,27 persen untuk ketiga prioritas tersebut yang jumlahnya bisa mencapai untuk pengendalian banjir Rp10 triliun lebih," kata Michael.

Diketahui, Rancangan APBD 2023 bakal difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah, yaitu untuk pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Michael merinci untuk kemacetan, Pemprov DKI bakal mengalokasikan dana sekitar Rp14 triliun lebih. Sementara untuk mengantisipasi dampak ekonomi, dialokasikan sekitar Rp10 triliun lebih peningkatan ekonomi.

"Lalu kemacetan Rp14 triliun lebih, dan mengantisipasi dampak ekonomi itu ada Rp10 triliun lebih peningkatan ekonomi," ucap dia.

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023

Rapat Paripurna membahas sejumlah agenda ini dimulai pukul 13.10 WIB tepat setelah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Adapun total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang disahkan itu sebesar Rp83,7 triliun dengan rincian anggaran antara lain Pendapatan Daerah Rp74,38 triliun Belanja Daerah Rp74,61 triliun yang terdiri dari Surplus/(Defisit) Rp233,11 miliar.

Kemudian ada dari Pembiayaan Daerah dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Rp9,40 miliar yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7,97 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp1,42 triliun.

Sementara itu, Pembiayan Daerah dari Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9,16 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp7,20 triliun, Pembayaran Pokok Utang Rp1,78 triliun, Pemberian Pinjaman Daerah Rp176 miliar.

Reporter: Winda Nelfira