Setahun Anies pimpin Jakarta, target program OK OCE dinilai tak jelas
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Rendhika D Harsono mempertanyakan arah program OKE OCE yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu. Rendhika menilai program OKE OCE tidak mempunyai target kinerja yang jelas.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja komisi B Perekonomian pembahasan KUA PPAS 2019 dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta hari ini.
Rendhika menyoroti, banyaknya anggota OKE OCE yang belum bisa menjalankan usaha karena terhalang surat rekomendasi dari dinas terkait. Dia mencatat, ada sekitar 54.564 anggota OKE OCE yang belum bisa melegalitaskan usahanya.
"Seperti saya reses waktu banyak warga kami ini pedagang mikro tapi katanya kalau di 'zona hijau' kita tidak boleh buat Izin Usaha Mirko dan Kecil (IUMK). Meskipun itu katanya bisa itu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI karena ada surat rekomendasi dari binaan dinas," kata Rendhika di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun Sirih, Selasa, (16/10).
Rendhika bercerita banyak warga Jakarta mengeluhkan soal perizinan usaha ketika reses.
"Tapi saat mereka datang berbondong-bondong ke dinas binaan terkait tidak ada kejelasan buat ngeluarin surat rekomendasi. Kejadian ini menimpa banyak warga di Selong, Gandaria Utara dan kelurahan lain," ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Rendhika, jika mengacu kepada KUA PPAS 2019 yang dimiliki oleh Dinas UMKM, banyak hal-hal yang tidak rasional. Seperti anggaran pendamping kewirausahan tingkat kecamatan dan kelurahan hingga anggaran penyelenggaran bazzar UKM yang menunjang program OK OCE.
"Tim Pendamping itu punya anggaran 10 milliar sedangkan bazar hanya 3 miliar sekian per kotamadya dalam setahun, sangat tidak rasional." beber Rendhika
Dengan kondisi ini, Rendhika mempertanyakan tolar ukur untuk melihat kelanjutan program OKE OCE. Semisal acuan pada keberhasilan dalam memberikan pelatihan, pemberian izin atau permodalanya.
"Tidak mempunyai satuan ukur untuk melihat acuan kinerja para SKPD terkait. Jadi harus di evaluasi ulang untuk 2019." tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cara Anies Atasi Kepentingan Partai dan Masyarakat Jika Bertabrakan
Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebut, ada empat patokan dalam mengambil suatu keputusan.
Baca SelengkapnyaAnies: Indonesia Makin Didominasi Kekuatan Non Gagasan Kerakyatan
Anies menilai semakin tampak jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaStrategi Anies Bereskan Konflik Wadas
Hal itu disampaikan Anies saat berinteraksi dengan masyarakat dalam program Desak Anies, saat ditanyakan perihal cara penyelesaian kasus isu Wadas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies: Alhamdulillah Sekarang Kampanye Tukar Pikiran, Joget-Joget Berkurang
Anies juga menyindir capres yang berkampanye dengan cara joget.
Baca SelengkapnyaAnies Janjikan Pendidikan dan Kesehatan Murah Saat Kampanye di Papua
Anies menjanjikan perubahan pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan saat kampanye di Sorong.
Baca SelengkapnyaAnies: Jangan Biarkan Beberapa Orang Kuasai Sepertiga Ekonomi Indonesia
Anies menegaskan, rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan dan masa depan yang setara.
Baca SelengkapnyaAnies Ingin Indonesia Jadi Lumbung Padi di Asia
Anies ingin menjadikan Indonesia lumbung padi di Asia lewat sejumlah program memperbaiki tata niaga pertanian.
Baca SelengkapnyaCerita Anies Diminta Bikin Pidato Kekalahan saat Pilgub DKI Putaran Dua Lawan Ahok
Anies Baswedan bercerita pernah diminta untuk membuat pidato kekalahan pada Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca Selengkapnya