Sekda DKI ngaku tak tahu alasan Jokowi & Ahok tak pernah hadiri acara tahunan KORPRI
Merdeka.com - Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) DKI Jakarta Saefullah mengatakan gubernur dan wagub DKI Jakarta periode sebelumnya tak pernah menghadiri agenda tahunan bertajuk peningkatan soliditas dan solidaritas PNS DKI. Baik Joko Widodo, Basuki T Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat selalu absen dalam kegiatan tersebut.
Saat ditanya alasan ketiganya tak pernah hadir, Saefullah mengaku tak tahu alasannya.
"Saya bukan gubernurnya (waktu itu) jadi saya enggak tahu jawabannya," ucap saat ditemui lokasi kegiatan, di kawasan agrowisata Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/10).
Acara tahunan KORPRI DKI, kata Saefullah, terakhir dihadiri oleh gubernur Fauzi Bowo saat menjabat sebagai gubernur.
Tahun ini, Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyempatkan hadir sekaligus membuka acara Tea Walk KORPRI DKI Jakarta. Keduanya juga memboyong anak dan istrinya dalam acara tersebut.
Menurut Anies, hadirnya pemimpin dalam kegiatan semacam ini sangat penting untuk membangun solidaritas internal Pemprov DKI. Kata Anies, di setiap wilayah permasalahan aparatur sipil negara (ASN) banyak jenisnya. Mulai dari masalah integritas, kinerja, sampai kerja sama.
Namun saat ini yang dihadapi adalah masalah interaksi antar unit kerja yang bekerja masing-masing. Anies ingin di bawah kepemimpinannya setiap unit bisa bekerja sama dengan baik.
"Ini seperti sebuah rangkaian orkestra. Masing-masing memiliki perannya dan tugas kami sebagai dirigen," kata Anies.
Dengan begitu, kata Anies, dia akan mudah mengarahkan agar bisa berjalan sesuai dengan aturan.
"Saya ingin PNS DKI bisa jadi salah satu contoh organisasi yang bekerja baik dan hasilnya dirasakan masyarakat," tukasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya