Sandiaga Uno sudah bahas program DP nol rupiah dengan BI, ini hasilnya
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno tidak ingin banyak mengeluarkan statement perihal program rumah DP 0 persen. Sandi mengatakan, saat ini program tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang sedang digodok oleh Pemprov Jakarta.
"Ini (DP 0 persen) bagian dari kebijakan yang kita lagi godok," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/11).
Dirinya mengaku tidak ingin terburu-buru mengungkap teknis program DP 0 persen tersebut. Sandi tidak mau menimbulkan spekulasi lebih dalam mengenai salah satu janji kampanyenya dengan Anies Baswedan waktu itu.
"Saya enggak ingin menimbulkan spekulasi di masyarakat, lokasinya, program seperti apa," tuturnya.
Tak banyak kata yang diungkap oleh Politisi Partai Gerindra itu. Dirinya hanya dapat memberikan sedikit update terbaru mengenai program DP 0 rupiah itu. Dimana dua hari yang lalu teman-teman dari Bank Indonesia (BI) hadir saat pembahasan program tersebut. Sandi mengatakan, program rumah DP 0 rupiah bisa dilakukan selama ada program pemerintah.
"Dan dinyatakan bahwa rumah DP 0 rupiah ini ada pengecualian. Jadi bisa dilakukan selama ada program pemerintah dan mengacu kepada prudential tadi," tutupnya meninggalkan awak media.
Seperti diketahui, program DP nol rupiah sempat menuai polemik di masyarakat. Salah satu yang menjadi acuan adalah aturan Bank Indonesia bahwa perkreditan rumah minimal harus membayar DP sebesar 15 persen.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaProyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca SelengkapnyaProyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya