Sandiaga bakal bangun bandara di Pulau Panjang Kepulauan Seribu

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana membangun bandara udara di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Sandiaga bercerita pembangunan bandara ini sudah sejak lama direncanakan, namun sampai saat ini belum terealisasi.

Sandiaga menjelaskan dengan adanya bandara, Kepulauan Seribu dapat meningkatkan wisatawan khususnya wisatawan asing yang ingin berlibur ke Pulau Seribu.

"Saya juga menjejakkan kaki di sleeping giant yaitu raksasa yang masih tertidur sekarang. Karena ini akan menjadi raksasa pariwisata Indonesia. Ini adalah momentum pembangunan kita. Sudah ada dibangun landing street di pulau Panjang ini," kata dia di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Selasa (27/2).

Sandiaga menyampaikan, setidaknya dibutuhkan lahan sekitar 1.600 meter persegi untuk landasan pesawat. Lahan tersebut merupakan lahan yang tidak pernah dimanfaatkan.

"Ini sebelumnya tidak pernah aktif. Karena belum selesai, sudah tersandung permasalahan 12 tahun lalu. Jadi ini sayang sekali memang. Tapi ya sudahlah," ujar dia.

Politisi Gerindra ini mengatakan landasan ini hanya bisa digunakan untuk pesawat kecil dengan 20-30 penumpang dengan panjang landasan sekitar 940 meter. Namun jika antusias wisatawan tinggi bisa saja landasan diperpanjang.

"Kalau misalnya diperlukan lebih, kita tidak segan-segan untuk menambah panjang landasan dan berikutnya adalah yang ATR. Yang ATR itu bisa 50-70 kursi," jelasnya.

"Dan itu kalau misalnya perlu ditambah lagi, nanti kalau dengan koneksi internasional, kita bisa sampai 1.600 m di sini. Berarti jet juga bisa mendarat di sini," sambungnya.

Dia mengaku akan menyampaikan rencana pembangunan bandara di Kepulauan Seribu kepada Presiden Joko Widodo. Dia yakin Jokowi tak kaget dengan wacananya.

"Ini baru nanti kita akan sampaikan. Tapi beliau sudah cukup familiar kok untuk pembangunan di sini karena beliau pernah menjabat menjadi gubernur di Jakarta," kata Sandiaga.

Sebelum proyek itu berjalan, dia akan lebih dulu mengurus administrasinya di Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah.

"Kita pastikan legalitas dari aset ini tiada masalah. Nanti kita akan coba masukkan. Mudah-mudahan kalau bisa dipercepat, di APBD perubahan atau di 2019 kita akan wujudkan," ujarnya. (mdk/dan)