Pilkada DKI 2017 tak pengaruhi kondisi politik nasional
Merdeka.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei dengan tajuk 'Kondisi Politik Nasional Pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta'. Dari hasil survei, disimpulkan kondisi politik nasional tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Peneliti SMRC, Djayadi Hanan mengatakan, penelitian ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan 1500 responden sebagai sample. Dikatakan dia, survei ini dilakukan lewat wawancara tatap muka pada WNI yang berumur di atas 17 tahun.
"Waktu wawancara dimulai pada tanggal 14-20 Mei 2017. Margin of error penitipan tersebut sebesar plus minus 2,5%, sedangkan tingkat kepercayaan 95%," katanya di Jakarta, Kamis (8/6).
Dia mengungkapkan, pertanyaan pertama dalam survei adalah setelah Pilkada DKI 2017 apakah arah perjalanan bangsa ke arah benar atau salah. Pada pertanyaan itu, 75% responden menyatakan perjalanan bangsa Indonesia tidak mengalami masalah.
"Mayoritas kita berjalan di arah yang benar, 15% kita berjalan ke arah yang salah, selebihnya menyatakan tidak menjawab atau tidak tahu. Jadi persepsi masyarakat tentang bangsa kita tidak masalah," ujarnya.
Dia juga menyebut dari jawaban responden bisa disimpulkan bahwa Pilkada berpengaruh fluktuaktif. Namun, untuk saat ini kondisi politik nasional bisa dikatakan stabil.
Djayadi melanjutkan, pada pertanyaan berikutnya responden juga diberi pertanyaan tentang kepuasaan masyarakat terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Dari pertanyaan ini, disimpulkan bahwa 69% responden menyatakan puas dengan rincian 65,4% merasa cukup puas dan 3,3% merasa sangat puas.
"Jadi mayoritas bilang demokrasi kita baik-baik saja, kalau diperhatikan mulai katakanlah Maret 2016-Mei 2017, terhadap demokrasi bukannya turun tapi malah stabil, kalau Pilkada DKI ada pengaruhnya harusnya menurun tapi ini tidak, jadi kita bisa menyimpulkan ini tidak ada pengaruhnya," jelasnya.
Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, apakah demokrasi sistem pemerintahan paling sesuai dengan kondisi Indonesia, 74% responden menyatakan demokrasi paling sesuai dan baik untuk Indonesia.
"Lagi-lagi tidak ada pengaruh negatif dari Pilkada DKI tentang persepsi masyarakat, demokrasi sesuai atau tidak. Jadi aspek ini pun, tidak ada efek atau dampak Pilkada DKI dari persepsi masyarakat tentang demokrasi," pungkas Djayadi.
Selain SMRC, turut hadir sejumlah tokoh dalam rilis survei ini. Mereka yang hadir antara lain, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Golkar Yorris Raweyai dan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Maruarar Sirait.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca SelengkapnyaSebagai warga negara Indonesia yang demokratis, Anda tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu, apalagi jika Anda adalah pemilih baru.
Baca SelengkapnyaDalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaPemilu yang demokratis sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa warga negara memiliki suara.
Baca SelengkapnyaElektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya