Perjalanan Marina benahi PD Dharma Jaya dan pilih mundur karena dana PSO telat

Merdeka.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, menceritakan masa-masa memimpin BUMD yang bergerak di bidang pangan itu. Marina dilantik pada 2015 oleh Basuki Tjahaja Purnama yang kala itu masih sebagai gubernur DKI.

Dia bercerita tahun pertama menjabat adalah tahun tersulit bagi dia. Hal yang pertama dia bereskan terkait kinerja pegawai-pegawai. Dia menemukan banyak pekerja yang tidak profesional dan ini yang harus diubah.

"Kesulitan daripada memimpin Dharma Jaya adalah yang sudah terbiasa sekian puluh tahun bekerja dengan cara tidak ada aturan yang benar tidak profesional itu membuat kita harus mengubah," kata Marina saat ditemui di kantornya, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/3).

Dia sadar mengubah itu tak instan dan butuh kerja keras untuk mengubah hal kurang baik yang selama ini terpelihara menjadi professional. Berkat pantang menyerah, kini dia melihat karyawannya sudah kompeten dan professional.

"Tapi karena sudah niatnya saya menunjukkan kepada mereka tujuannya adalah untuk kepentingan kesejahteraan mereka, maka mereka akhirnya sadar bahwa Bu Rina ajak teman bekerja di Dharma Jaya secara profesional. Mereka itu terbiasa dulu tidak kerja profesional tidak terbiasa bahwa usaha itu harus untung terbiasa ya udah, kalau ya udah ada anggaran ya dibuat anggaran tapi kan bisnis itu kan harus ada anggaran tapi kalau bisa efisien ya efisien gitu," jelas dia.

Bukan cuma kelakuan pegawai, masalah lain yang dia hadapi soal kondisi keuangan PD Dharma Jaya yang pada masa itu hanya memiliki dana Rp 2,4 miliar. Namun dana tidak jadi masalah, 2016 adalah masa pembenahan dan ditahun 2017 barulah PD Dharma Jaya memiliki keuangan yang kokoh.

"Kalau 2016 kan pembenahannya jadi di Dharma Jaya itu bukan sekadar dagang tapi pembenahan persoalan administrasi dengan karyawan tidak ada kontrak tidak ada skala gaji, tidak ada peraturan perusahaan itu kan diperbaiki," ujar dia.

Saat PD Dharma Jaya menjadi BUMD pangan terbesar di DKI Jakarta, Marina memilih untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Rina mundur setelah akhir 2017 merasa ada yang aneh dengan sistem kerja di Pemprov DKI, tepatnya saat dipimpin Anies-sandi. Sampai-sampai, dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk BUMD yang dia pimpin tidak kunjung dicairkan.

Akibatnya, dia harus berutang Rp 80 miliar kepada para pengusaha pemasok daging ayam. Dia menilai kondisi tersebut terjadi karena sistem pemerintahan untuk proses verifikasi memakan waktu cukup lama.

Sandi meminta Rina tetap bertahan karena merasa kinerjanya cukup baik. Tapi Gubernur Anies, menilai Rina tak perlu mengancam jika ingin mundur.

"Kalau memang pengen mundur, mundur saja lah, enggak usah pakai ancam-ancaman. Mundur saja," kata Anies di Intiland Tower, Jumat (16/3).

Dia menekankan, seseorang haruslah menjunjung tinggi profesionalisme, karena kata dia, siapa saja bisa diganti.

"Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Tidak ada orang yang irreplaceable (tidak tergantikan), everyone irreplaceable mundur boleh, nggak mundur boleh, silakan," ujar dia.