Pemprov DKI Menunda Sementara PTM di 1.509 Sekolah

Merdeka.com - Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pembelajaran tatap muka (PTM) pada sedikitnya 1.509 sekolah selama sepekan, mulai Senin ini. Alasan penundaan PTM tersebut karena adanya asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Kepala Sub Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah mengatakan, penundaan tersebut dilakukan karena jadwal asesmen tersebut dilakukan pada 27 September sampai 30 September 2021. Hal tersebut menyebabkan tidak dilaksanakan PTM untuk seluruh sekolah.

"ANBK itu menghadirkan juga perwakilan siswa ke sekolah untuk asesmen menggunakan lab komputer sehingga dikhawatirkan terjadi kerumunan di sekolah, karenanya pelaksanaan PTM terbatas itu ditunda sampai 1 Oktober 2021," katanya di Jakarta, Senin (27/9).

Dia menjelaskan, walau ANBK itu dilakukan hanya untuk tingkat SMA, namun Dinas Pendidikan memutuskan penundaan PTM diterapkan untuk sekolah jenjang TK hingga SMP.

"Karena walaupun ANBK itu untuk jenjang SMA tetapi PTM terbatas itu melibatkan Paud, SD, SMP, SMA dan SMK. Kita khawatir terjadi kerumunan ada yang satu sekolah," ujarnya.

Seperti diberitakan Antara, Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana menyebutkan bahwa PTM itu tidak dilaksanakan Senin ini karena 899 sekolah baru yang akan ditambahkan pada 610 sekolah pelaksana PTM terbatas, masih dalam tahap asesmen atau penilaian. Asesmen tersebut adalah untuk verifikasi apakah protokol kesehatan di sekolah-sekolah tersebut siap atau tidak apabila menggelar PTM terbatas.

"Jadi, sekarang kita siapkan agar mereka bersiap-siap dan dinyatakan lolos untuk buka sekolah PTM terbatas," kata Nahdiana beberapa hari lalu.

Apabila ratusan sekolah tersebut dinyatakan lolos verifikasi, maka PTM terbatas tahap II dijadwalkan menggelar PTM pada 4 Oktober 2021.

"Nanti akan dibuka 4 (Oktober) ya, kalau nggak salah," ucap Nahdiana.

Sementara apabila dalam proses tahap verifikasi ditemukan pelanggaran protokol kesehatan maka sekolah yang sedang menjalani asesmen itu akan dicoret dan tidak bisa mengadakan PTM terbatas.

"Nanti kalau verifikasi atau ada (masalah) setelah pelaksanaan kerja sama, kalau ada temuan lain-lain, kita tutup kembali, itu prosedurnya," tutup Nahdiana.