Pemprov DKI Izinkan 43 Gedung Gelar Acara Pernikahan

Merdeka.com - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Pemprov DKI Jakarta melaporkan sebanyak 99 pengelola gedung atau venue yang mengajukan permohonan untuk dapat menggelar acara resepsi pernikahan saat PSBB transisi.

"Total sudah 99 venue atau gedung yang mengajukan permohonan," kata Kepala Bidang Industri Parekraf DKI Jakarta Bambang Ismadisaat dihubungi Liputan6.com, Minggu (29/11).

Dia menyebut, dari data tersebut 43 permohonan sudah sudah disetujui atau diperbolehkan untuk menggelar acara resepsi pernikahan. Untuk surat keputusannya sudah diterbitkan oleh Dinas Parekraf.

"Sisanya 56 gedung masih diproses. Intinya pengetatan protokol kesehatan harus dipatuhi di antaranya kapasitas maksimal 25 persen," ujarnya.

Selain itu Bambang juga menyatakan pihak pengelola juga harus mengatur jarak kursi pengunjung minimal 1,5 meter, lalu dilarang menggunakan makanan sistem prasmanan, hingga makan atau minuman hanya dilayani oleh petugas.

Kemudian, kata dia, tamu hanya bernamaste dan duduk ditempat yang sudah disediakan dan dilarang berjalan atau hilir mudik.

"Saat berfoto dilarang melepas masker. Dilarang membawa anak usia dibawah 9 tahun dan di atas 60 tahun, tidak disarankan pemberian amplop langsung, dan data tamu tercatat lengkap," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan untuk resepsi pernikahan di rumah ataupun masjid hingga gedung pertemuan juga harus mengajukan proposal kepada Pemprov DKI Jakarta.

Kata dia, hal terpenting yakni pengajuan tersebut berdasarkan ketentuan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Yang ajukan bisa perorangan kalau di rumah-rumah, perkampungan, yang penting semua ajukan proposal sesuai ketentuan," kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Lanjut Riza, setiap pengelola atau penyelenggara harus membuat pakta integritas pelaksanaan protokol kesehatan. Lalu pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com