Pemprov DKI bongkar bangunan liar di kolong tol Kalijodo pekan depan
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan pihaknya akan membongkar bangunan liar di kolong tol Kalijodo pekan depan. Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan rapat membahas penggusuran itu.
"Ini sudah dirapatkan, minggu depan, kemarin sudah dicoba di situ, dari pada bentrok koordinasi dengan kepolisian untuk segera melakukan penertiban secara bersama-sama antara kepolisian, Satpol PP dengan aparat terkait," kata Djarot saat usai rapat di Balai Kota, Senin (5/6)
"Insya Allah minggu depan, sebelum lebaran sudah selesai," tambahnya.
Sebelumnya, Djarot mengatakan kolong jembatan ataupun kolong tol tidak seharusnya dijadikan tempat bermukim penduduk. Karena hingga saat ini belum ada peraturan yang legalkan adanya hunian warga di lokasi tersebut.
Djarot juga menambahkan terhambatnya proses penggusuran tersebut mengantisipasi adanya perlawanan dari penghuni bangunan liar tersebut. "Dari pada bentrok, bulan puasa tidak bagus, dikasih pemahaman. Tetapi sudah kita rapatkan setelah dibersihkan kita bangun taman" tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo dan Gresik Deklarasi DukPembangunan di era Jokowi sudah baik dan berhasil maka otomatis harus dilanjutkan.ung Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor menggugat KPK usai dijadikan tersangka kasus korupsi pemotongan dana Insentif ASN BPPD Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaMengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.
Baca Selengkapnya