Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov dan DPRD Mulai Bahas Draf RAPBD DKI Rp87,9 Triliun

Pemprov dan DPRD Mulai Bahas Draf RAPBD DKI Rp87,9 Triliun Ruang Paripurna DPRD DKI. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta dan Pimpinan DPRD menandatangani nota Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020. Dengan demikian, pembahasan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bisa dimulai. Berdasar nota kesepakatan itu, nilai RAPBD DKI tahun 2020 mencapai Rp87,9 triliun.

"Ya Alhamdulillah dengan sudah adanya kesepakatan ini insya allah bisa lebih cepat lagi untuk memproses sehingga bisa tuntas lagi RAPBDnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di gedung DPRD, Jakarta, Kamis (28/11).

KUA PPAS sebesar Rp87,9 triliun dapat menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2020 yang akan dibahas bersama DPRD DKI.

"Setelah dibahas, disepakati, KUA-PPAS menjadi dasar untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD 2020," ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Sebelum nota kesepakatan diteken, angka tersebut disetujui dalam rapat Badan Musyawarah, Rabu (27/11). Saat rapat berlangsung, draf RAPBD DKI sempat mengalami surplus Rp369 miliar.

Akhirnya, dana lebih tersebut dialokasikan kepada empat komisi, Rp100 miliar masing-masing untuk komisi A, B, dan C. Sedangkan komisi D mendapat alokasi Rp69 miliar.

"Setelah mendengar tanggapan dari pihak eksekutif, dari pimpinan-pimpinan Banggar dan Komisi, apakah rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 sudah dapat disetujui?," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/11).

Seluruh anggota dewan dengan kompak menyatakan setuju dengan rancangan anggaran itu.

Kebut APBD DKI

Pada 2 Desember 2019 DPRD DKI direncanakan menggelar Rapat Paripurna pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang APBD DKI 2020. Lalu dilanjutkan Pandangan Fraksi serta Penelitian Akhir dan Persetujuan Raperda tentang APBD DKI 2020 tanggal 3-10 Desember 2019.

Raperda tentang APBD baru akan disepakati pada 11 Desember 2019 dalam rapat paripurna. Raperda tentang APBD itu kemudian akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi selama 15 hari. Setelah evaluasi tersebut, raperda tentang APBD 2020 akan diperbaiki dan disahkan.

Perjalanan RAPBD DKI

KUA PPAS DKI 2020 akhirnya disepakati antara eksekutif dan legislatif. Awalnya Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rancangan KUA PPAS 2020 sebesar Rp95,9 triliun. Namun, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA PPAS bersama Badan Anggaran DPRD DKI pada 23 Oktober 2019, Pemprov DKI merevisi rancangan KUA-PPAS 2020 menjadi Rp89,4 triliun.

Pembahasan kemudian berlanjut di komisi-komisi DPRD DKI. Hasilnya, rancangan anggaran belanja membengkak jadi Rp 97 triliun, sementara rancangan anggaran pendapatan hanya Rp87,1 triliun.

Saat rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama eksekutif dan legislatif KUA-PPAS untuk APBD DKI 2020 telah disepakati nilainya sebesar Rp87,9 triliun.

Reporter: Yunita Amalia dan Ika Defianti

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Hasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Hasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.

Baca Selengkapnya