Merdeka.com - PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian dari rencana melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu dilakukan meski dorongan melanjutkan hak menyatakan pendapat tersebut didorong Aliansi Masyarakat Jakarta Utara.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak mengatakan, penolakan HMP tersebut merupakan sikap konsisten. Sebab, semenjak tahun lalu partai berlambang banteng ini memang sudah menentukan sikap menolak HMP.

"PDIP itu jelas ya ada surat dari DPP yang menyatakan bahwa PDIP akan mengawal pasangan gubernur dan wakil gubernur menyelesaikan masa pemerintahannya sampai 2017. Itu prinsip kita," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/5).

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku belum menerima laporan terkait rencana melanjutkan HMP. Sehingga dia tidak dapat memastikan kapan ada kelanjutannya.

"Belum dapat laporannya," katanya ketika dihubungi, Jumat (27/5).

Terkait sikap PDI Perjuangan, dia mengungkapkan, belum dapat memberikan sikap terkait rencana tersebut. Sebab perlu melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Secara pribadi, ya kami harus koordinasi dulu dengan ketua umum dengan DPP," terangnya.

Prasetio mengungkapkan, hak angket yang kala itu diajukan oleh anggota dewan tidak harus berujung dengan HMP. Namun, dia mengingatkan ada surat yang beredar dari DPP agar Fraksi PDI Perjuangan mengawal pemerintahan saat ini sampai selesai.

"DPP sudah memerintahkan untuk mengawal pemerintahan, jadi kalau saya bilang akan mengawal ya mengawal," tutupnya.