PD Dharma Jaya putar otak cari dana beli daging untuk pemegang KJP
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menghentikan penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima BUMD salah satunya PD Dharma Jaya. Akibatnya, nasib daging ayam dan daging sapi yang bersubsidi khusus untuk pemegang kartu Jakarta pintar (KJP) nasibnya tidak jelas.
Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati mengatakan, penghentian PMD membuat pihaknya harus cari cara untuk memenuhi pembelian daging. Sebab selama ini dana PMD digunakan untuk memenuhi daging subsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Jadi kami (cari) jalan keluar aja enggak boleh enggak ada, kan itu sudah program. Ya putar otak cari duitnya bagaimana," kata Marina di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/11).
Dia menilai, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga keliru memahami pernyataannya. Alhasil kini PD Dharma Jaya belum dapat kejelasan nasib daging yang harus disediakan buat pemegang KJP.
"Beliau itu salah pengertian ketika meeting 'Bu Rina tidak dapat PMD bisa ga?' iya bisa kalo untuk bisnisnya bisa tanpa dapat PMD," ujarnya.
Satu-satu cara agar penerima KJP tetap dapat membeli daging yakni dengan cepat mencairkan dana public service obligasi (PSO) tahun 2018.
"Satu-satunya cara sekarang adalah PSO, untuk ambil DP-nya aja. Biasanya PSO kan cuma dapat Rp 9 miliar, sisanya direimburse setelah diverifikasi oleh DKPKP (Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan) ya baru keluar dua bulan setelah DP," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!
Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaHasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaPDIP Buka Penjaringan Bakal Cabup Jember, Ada Peluang Berkoalisi dengan Gerindra
DPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJawaban Kocak Komeng 'Uhuy' Dilirik Maju Pilkada Depok: Saya Aja di DPD Belum Pelantikan, Harusnya Mungkin Cepetikan
Komeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca Selengkapnya