Partai pengusung menagih janji Anies-Sandi hentikan reklamasi

Merdeka.com - Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akan menjabat sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada pekan depan. Mereka berdua akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 16 Oktober 2017 mendatang.

Belum menjabat sebagai pemimpin Pemprov DKI Jakarta, partai pengusung Anies-Sandi meminta agar pasangan calon nomor urut tiga pada Pilkada DKI 2017 itu untuk tetap menghentikan reklamasi. Bahkan mereka mengharapkan Anies-Sandi tetap konsisten menghentikan pengerukan laut walaupun moratorium 17 pulau tersebut telah dicabut.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan janji Anies-Sandi untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta perlu dikawal. Anies-Sandi harus tetap konsisten menolak proyek tersebut karena belum ada dasar hukum terkait reklamasi.

"Kalau belum ada Perda terkait reklamasi ya masak kemudian membiarkan terjadi reklamasi? Jadi itu harus menjadi hal yang dipentingkan bahwa kita sadar betul kita ada di negara hukum, bukan di negara hukum rimba," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10).

Kehidupan nelayan di sekitar pulau reklamasi Jakarta ©2017 Merdeka.com/iqbal s nugroho

Karena belum memiliki dasar hukum, Wakil Ketua MPR ini menyayangkan keputusan pemerintah mencabut moratorium proyek reklamasi itu.

"Kalau aturannya belum ada dan tak membolehkan, ya jangan dilanjutkan dong. Karena itu jangan dicabut moratorium-nya. Karena itu, apa yang disampaikan sebelumnya, menolak reklamasi, penting untuk tetap beliau (Anies-Sandi) istiqomah di sana," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya akan mengawal janji Anies-Sandi ketika sudah resmi menjabat pada tanggal 16 Oktober 2017 mendatang. Hal ini dilakukan karena Gerindra tidak ingin punya Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mereka usung tak menepati janjinya.

"Tentu sebelum partai lain mengoreksi, revisi, memprotes, kami justru sebagai partai pengusung Anies-Sandi adalah partai yang terlebih dahulu untuk terus tidak hanya mengawal, tapi juga memperbaiki merevisi kalau ada yang kurang," katanya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

"Tentu Anies-Sandi punya janji kampanye ya. Pemimpin itu kan didengar dan ditunggu komitmen dan konsistensinya. Kita gak pingin punya banyak janji tapi kita memimpin tidak dapat memenuhinya," ungkapnya.

Anies-Sandi jalani sesi pemotretan ©2017 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Menurutnya, partai besutan Prabowo Subianto ini akan selalu mengawal dan mengingatkan janji yang telah dilontarkan Anies-Sandi. Mulai dari rumah DP 0 Rupiah, reklamasi, banjir dan juga transportasi.

"Kami juga tidak akan segan-segan untuk mengingatkan memberitahu kalo ada janji kampanye Anis-Sandi yang belum dipenuhi. Kami justru jadi partai yang paling berkepentingan agar Anies-Sandi bisa memenuhi janji kampanyenya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan. Hal ini setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)," kata Luhut dikutip dari Antara, Sabtu (7/10)

Atas dasar tersebut, Kemenko Maritim mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10).

Surat pencabutan moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta ©2017 Merdeka.com/Syifa Hanifah

Surat tersebut mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Rizal Ramli, Menko Maritim terdahulu, yang pada 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

Dalam kutipan surat disebutkan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(mdk/fik)