PAN Desak Pemprov DKI Segera Cairkan Bantuan Sosial Tunai
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendesak Pemerintah Provinsi segera mendistribusikan bantuan sosial tunai (BST). Sejak kebijakan PPKM Darurat berlaku pada 3 Juli, hingga Jumat (15/7) bantuan tak kunjung diterima oleh masyarakat.
"Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka, karena masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum kembali bekerja dan mempunyai penghasilan akibat dampak dari pandemi Covid-19 ditambah lagi saat ini PPKM Darurat," ucap Zita.
Meski demikian Zita mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyiapkan anggaran senilai Rp623 miliar untuk sekitar 1,1 juta kepala keluarga yang terdaftar sebagai warga terdampak pandemi Covid-19. Sementara 700.000 kepala keluarga akan menjadi tanggungan pemerintah pusat
Penasihat Fraksi PAN di DPRD itu berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan sampai situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir.
"Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono menyampaikan Dinas Sosial melakukan refocusing anggaran sebesar Rp623 miliar untuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Nilai BST yang akan disalurkan sebesar Rp600.000.
Mujiyono menuturkan, nilai Rp600.000 merupakan akumulasi BST selama dua bulan yakni Mei-Juni, dengan masing-masing nilai bantuan per bulan Rp300.000.
Rincian terkait refocusing Dinas Sosial disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Edi Sumantri kepada Mujiyono melalui sambungan telepon.
"Sudah dilakukan refocusing. Dari mana? Salah satunya dari refocusing kegiatan fisik di Dinsos, seperti rehab panti didrop, kemudian rehab sekolah, jadi tidak prioritas, dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp623 miliar," ucap Mujiyono, Selasa (13/7).
Pencairan BST sedianya akan dilakukan dalam waktu dekat ini, mengingat anggaran sudah tersedia. Namun, kata Mujiyono, Pemprov DKI belum bisa mengeksekusi pencairan bantuan lantaran masih menunggu kendala teknis dari pemerintah pusat.
Contoh kendala teknis yaitu, pencairan masih menggunakan fasilitas Kantor Pos dibanding Bank DKI. Sedangkan tidak semua wilayah terdapat unit pelayanan Kantor Pos.
Mujiyono menuturkan, Pemprov DKI ingin agar distribusi BST dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah administrasi Jakarta.
"Yang Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur itu bebannya APBD Pemprov DKI Jakarta, lainnya pemerintah pusat, hitungan dulu saja. Harus tunggu wilayah lain dulu biar barengan," jelas Mujiyono.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaPemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPBD Jateng bersama BPBD kabupaten kota juga menyediakan tempat pengungsian.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca Selengkapnya