LBH Serahkan Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta

Merdeka.com - LBH Jakarta bersama beberapa perwakilan warga mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menyerahkan laporan bertajuk "Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota". Dalam rapor tersebut, terdapat 10 permasalahan sosial selama masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Sepuluh masalah tersebut termasuk janji politik Anies ketika naik menjadi Gubernur Jakarta dan beberapa masalah krusial selama empat tahun masa kepemimpinannya," kata pengacara LBH Jakarta, M Charlie Meidino Albajili di Jakarta, Senin (18/10).

Charlie memaparkan 10 masalah tersebut yakni kualitas udara Jakarta, akses air bersih yang dinilai masih sulit, penanganan banjir, penataan kampung kota yang belum partisipatif di antaranya di Kampung Akuarium yang dinilai belum utuh memberikan kepastian hak atas tempat tinggal layak kepada warga setempat.

Selanjutnya, lanjut dia, akses bantuan hukum yang belum serius, sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta misalnya soal DP nol persen dengan pemangkasan target membangun 232.214 unit menjadi 10 ribu unit serta perubahan penghasilan warga dari awalnya Rp4-7 juta menjadi hingga Rp14 juta.

Kemudian, LBH Jakarta juga menyoroti masalah kelestarian ekosistem dan konflik agraria masyarakat pesisir dan pulau kecil, penanganan pandemi Covid-19, penggusuran paksa yang masih terjadi dan reklamasi yang masih berlanjut.

Untuk itu, LBH Jakarta memberikan sembilan rekomendasi:

1. Membuat strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;
2. Menghentikan swastanisasi air DKI Jakarta
3. Melakukan penanganan banjir Jakarta sesuai dengan penyebab banjir tanpa penggusuran;
4. Tidak melakukan penggusuran paksa terhadap warga dan usaha rakyat kecil, serta memberikan keamanan bermukim bagi warga;
5. Mengesahkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta secara partisipatif;
6. Menunda pengesahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebelum adanya KLHS dan RSWP3K yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta pelibatan masyarakat secara partisipatif;
7. Meningkatkan 3T di Provinsi DKI Jakarta, menunda pelaksanaan PTMT, menjamin pembebasan biaya perawatan bagi orang yang dirawat karena Covid-19, serta memastikan pelaksanaan vaksinasi secara adil dan sesuai skala prioritas;
8. Memastikan hak atas tempat tinggal warga di DKI Jakarta, tidak melakukan penggusuran paksa, memulihkan hak-hak para korban penggusuran paksa, serta mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016;
9. Mencabut seluruh izin pelaksanaan reklamasi 17 pulau di DKI Jakarta.

Menerima rekomendasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta segera mempelajarinya.

"Akan kami pelajari untuk segera mungkin kami berikan respons dan klarifikasi," kata Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta terbuka dengan masukan, aspirasi dan beberapa hal yang menyangkut korektif dari masyarakat dan pihaknya terbuka terhadap kritik.

"Pemprov DKI terbuka akan kritik. Kami semua memberikan kesempatan dan memfasilitasi semua warga untuk menyampaikan," tutupnya.