KPK Soal e-Budgeting: Jangan Sistem yang Lebih Baik dan Terbuka Dihilangkan

Rabu, 6 November 2019 06:45 Reporter : Merdeka
KPK Soal e-Budgeting: Jangan Sistem yang Lebih Baik dan Terbuka Dihilangkan Kolisi Masyarakat Sipil desak Pansel pilih capim KPK bersih. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomentar soal kritikan terhadap e-budgeting yang diduga dikambinghitamkan atas angka fantastis dalam anggaran lem aibon dan pulpen untuk rencana anggaran pemerintah daerah Jakarta. Menurut KPK, e-budgeting adalah cikal kemajuan dan tak sepatutnya disalahkan.

"Itu sistem yang bagus menurut KPK, dan di DKI di Surabaya itu dibangun cukup lama, jadi jangan sampai sistem yang lebih baik dan terbuka itu dihilangkan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (5/11).

Terkait adanya pengawasan anggaran oleh pihak DPRD, dia mengungkapkan, hal tersebut merupakan langkah yang sudah sepatutnya. Sebab, Febri menjelaskan, salah satu tugas dan wewenang wakil rakyat adalah pengawasan yang kuat.

"Jadi kalau ada pihak DPRD yang melakukan pengawasan secara kuat itu semestinya yang harus dilakukan dan masyarakat mendapat informasi yang diperlukan," ujarnya.

Karenanya, jika sistem pengawas atau kontrol terhadap pemerintah provinsi atau daerah lemah, potensi kerawanan bocornya anggaran akan jauh berdampak lebih. Apalagi memaksakan dengan sistem manual.

"Akan ada dugaan penyimpangan yang lebih tinggi kalau kembali ke sistem manual, apalagi sistem manual kemudian ada transaksi suap antara pihak tertentu," tutup Febri.

1 dari 1 halaman

Anies Salahkan Sistem e-Budgeting

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem warisan yang digunakan dalam perencanaan anggaran karena menilai sistemnya tidak pintar (smart).

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Sistem e-budgeting itu dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015.

Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com [fik]

Baca juga:
Lakukan Penataan 76 RW, Pemprov DKI Anggarkan Rp 25,5 M untuk Konsultan
Dilaporkan ke BK DPRD karena Ungkap Anggaran Lem Aibon, William PSI Tak Gentar
ICW Nilai Politisi PSI William Tak Perlu Dilaporkan ke BK DPRD DKI
Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh Jadi Sorotan
BK DPRD DKI Panggil William Aditya Pekan Depan

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini