Ketua RT yang Protes Ruko Pluit Dikabarkan Mendapat Gangguan

Merdeka.com - Ketua RT 011/RW 003 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara Riang Prasetya dikabarkan mendapat ancaman dan teror. Teror itu ditujukan kepada karyawan sang Ketua RT.

Ancaman ini muncul setelah Riang memprotes keberadaan Ruko Niaga Pluit yang memakan bahu jalan dan menutup saluran air.

"Karyawan maupun karyawati yang merupakan pekerja di tempat usaha klien kami merasakan adanya teror ancaman dari berbagai pihak-pihak oknum yang tidak jelas. Bisa membahayakan para pekerja klien kami," kata Kuasa Hukum Joni W. Sinaga dalam rilis resminya, Senin (5/6).

Tak hanya karyawannya, Riang Prasetya juga dikabarkan mendapat teror.

"Telah dilakukan teror baik berupa tindakan pembaretan atau membuat cacat badan mobil pihak klien," ujar Joni.

Untuk diketahui, aksi Riang viral di media sosial karena memprotes keberadaan ruko di Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara dan Z-8 Selatan itu karena melanggar aturan.

Riang sendiri mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut sejak 2019. Namun, selama bertahun-tahun tak ada yang menindaklanjuti aduannya tersebut.

Pada 13 Mei 2023 lalu, Pemkot Jakarta Utara mengaku sedang menyiapkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek). Rekomtek itu berguna sebagai dasar untuk memberikan Surat Peringatan (SP) pembongkaran ruko itu.

Pada Rabu (24/5), Pemprov DKI Jakarta akhirnya membongkar 20 bangunan ruko di sana yang terbukti melanggar hukum. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan pembongkaran bangunan ruko ini dilakukan atas dasar Rekomtek. Kemudian, bangunan yang dibongkar akan dikembalikan menjadi saluran air dan jalan.

Riang Prasetya meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menjelaskan ke publik terkait polemik Ruko Niaga yang dikabarkan memakan bahu jalan dan menutup saluran air.

Hal ini disampaikan Riang melalui kuasa hukumnya, Joni Sinaga. Joni menyebut, kliennya sudah pernah berbicara langsung dengan pihak Jakpro mengenai masalah tersebut. Jakpro merupakan pemilik awal bangunan Ruko Niaga tersebut.

"Masalah dari Jakpro kita semua sudah ada pembicaraan internal tapi itu urusan internal PT Jakpro ya. Tapi kan masalahnya diduga dilakukan proses penjualan oleh pengurusan yang lama, sekarang dah diganti," kata Joni di Pluit, Jakarta Utara, Senin (5/6).

Menurut Joni, Jakpro telah menjual aset yang awalnya merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum secara perorangan.

Maka dari itu, Jakpro harus menjelaskan kepada publik situasi dan kondisi awal lebar lahan bangunan dan batas saluran air.

"Intinya kita sudah silaturahmi dengan Jakpro, kita dikasih informasi-informasi. Makanya kami mau pihak Jakpro sekarang klarifikasi depan publik, jangan hanya kita doang, giliran Anda (Jakpro). Bolanya Anda," kata Joni.