Ketua DPRD DKI Duga Perombakan Pejabat Anies Berbau Politis
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuding perombakan besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Dia menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.
"Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali," katanya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (26/2).
Dia mengatakan, perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.
"Pertanyaannya kalau ada camat jadi sekretaris camat atau lurah jadi sekretaris lurah," jelasnya.
Politisi PDIP itu mengaku mengantongi rekam jejak para camat dan lurah yang dirombak Anies. Menurutnya, banyak pejabat yang dicopot justru lurah yang berprestasi.
"Kasihan, kan, orang kerja bagus kok. Dia, kan, birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karir. Dari lurah jadi sekretaris lurah, kan, enggak betul," ujarnya.
Pras meminta Anies tidak mencopot pejabat hanya karena suka atau tidak suka. Apalagi karena ada masalah Pilkada DKI 2017. “Jangan ada dendam politik lah, pilkada sudah selesai," ucapnya
Diketahui, Anies merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/2). Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama.
Sementara itu, administrator atau pejabat eselon III sebanyak 274 orang dan pengawas atau pejabat eselon IV sebanyak 836 orang.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDjarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaDewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca Selengkapnya