Ketua DPRD DKI: Bukan hak FPI melarang pelantikan Ahok
Merdeka.com - Front Pembela Islam (FPI) berencana melakukan aksi besar-besaran di depan Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (24/9) besok. FPI menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang akan menjadi presiden.
Selain itu, FPI juga menuntut agar DPRD DKI untuk tidak mengesahkan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI JakartaPrasetioEdiMarsudi mengatakan pelantikan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan konstitusi.
Pasalnya, sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan jika kepala daerah terpilih menjadi pejabat lain, maka jabatan kepala daerah otomatis digantikan wakil kepala daerah.
"Itu bukan hak FPI. Ini konstitusi," ujarPrasetiodi Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (23/9).
Prasetiomempersilakan FPI untuk melakukan aksinya di depan Balai Kota DKI. Namun, kata dia, sebagai warga negara yang baik harus menjalankan aksinya tanpa anarkis.
"Yang penting demonya baik. Sebagai warga negara itu berhak sampaikan aspirasinya. Kalau kita silakan terima. Yang penting tidak anarkis," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaPDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, mundurnya Ahok dari komisaris utama Pertamina merupakan gerakan etika.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKeppres tersebut telah ditandatangani Kementerian Sekretariat Negara Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti.
Baca Selengkapnya