Jerit Warga Kampung Bayam: Terusir dari Kontrakan, Tak Kunjung Dapat Hunian

Merdeka.com - Warga kampung susun bayam terus menunggu tanpa kepastian. Mereka berharap dapat segera menghuni Kampung Susun Bayam setelah digusur karena proyek Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Sebenarnya, rusun Kampung Susun Bayam sudah diresmikan Oktober 2022 lalu. Tetapi, sejumlah hal membuat warga tak bisa segera menghuni rusun yang terdiri dari empat tower tersebut.

Warga sudah berulang kali mengajukan protes menagih kapan bisa mengisi Kampung Susun Bayam. Mereka sampai mendirikan tenda dan bermalam di Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi dilakukan masih tak membuahkan hasil. Mereka terpaksa kembali bertahap di tenda yang didirikan di dekat Kampung Susun Bayam.

Pantauan merdeka.com, Kamis (22/12), tenda berwarna biru itu menampung 28 orang. Tampak ibu-ibu juga anak-anak. Meski hidup di tenda, mereka tampak riang.

Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam, Asep Suwenda mengatakan, sebenarnya ada 33 KK yang menghuni tenda tersebut. Bertambah dari awal Desember hanya31 KK.

"Ini udah pada diusir dari kontrakan. Hampir 50 persen dari Persaudaraan Warga Kampung Bayam yang tinggal di sini, 35 KK lah," kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Sebenarnya, mereka masih ingin kembali membangun tenda di Balai Kota. Apa daya, dana tiada. Mereka juga merasa percuma. Karena tak juga bertemu empunya rumah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Kami kemarin masuk ke Balai Kota, tapi enggak pernah sampai ke Pak Pj. Makanya kami masuk lagi untuk ketemu Pak Pj tapi sulit ditemui," ujar Asep.

Warga lainnya bercerita. Sudah pernah berkomunikasi dengan pihak Jakpro sebagai pengelola Kampung Susun Bayam pada pada 25 November 2022. Sayangnya, pertemuan sebatas sosialisasi satu arah dan tarif sewa. Lagi-lagi, bukan soal kepastian masuk hunian.

Sebelumnya, Jakpro menyebut bahwa warga calon penghuni KSB yang setuju dengan tarif sewa berdasarkan Pergub Nomer 55 Tahun 2018 telah bertemu di kantor JakPro, pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Tetapi mereka merasa tak diajak

"Itu siapa yang diundang diskusi? Kita enggak ada pertemuan-pertemuan. Terakhir 25 (November) kemarin. Itu katanya juga (pertemuan) final fix," kata warga tersebut.

Sebenarnya, kata dia, warga Kampung Bayam juga terpecah-pecah. Saat ini, terbagi tiga kelompok besar di tengah-tengah warga Kampung Bayam. Pertama, kelompok mereka yang disebut Persaudaraan Warga Kampung Bayam yang terdiri dari 75 KK, Binaan Jakpro yang terdiri dari 16 KK, sisanya merupakan kelompok Huntara.

"Ya mungkin mereka-mereka yang diundang. Kita enggak ada diundang," tambahnya.

Sebelumnya, Jakpro sebagai pengelola menjelaskan KSB belum bisa ditempati warga karena status lahannya masih milik Dispora DKI Jakarta.

JakPro mengaku telah bertemu dengan Dispora DKI Jakarta untuk berkonsultasi dan meminta arahan terkait pemanfaatan lahan KSB.

VP Corporate Secretary JakPro, Syachrial Syarif mengatakan, hasil pertemuan dan konsultasi antara JakPro dan Dispora menyepakati bahwa pihak JakPro harus bersurat ke Dispora. JakPro pun telah bersurat ke Dispora dan saat ini tengah menunggu balasan.

Syachrial mengklaim dokumen balasan dari Dispora tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan JakPro agar dapat memproses perjanjian dengan warga calon penghuni KSB.

"Sehingga kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dapat diimplementasikan dan calon penghuni bisa menempati KSB dengan memiliki landasan hukum sesuai aturan yang berlaku," kaya Syachrial dalam keterangan resminya, Jumat (16/12).

Syachrial mengatakan Jakpro belum memiliki Surat Bukti kepemilikan Gedung kendati pembangunan KSB sudah tuntas 100 persen sejak akhir September 2022 lalu dan sudah memperoleh perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Oleh sebab itu, kata dia dibutuhkan komponen dari Pemprov DKI Jakarta, dalam konteks ini dokumen resmi dari Dispora agar perizinan bisa diterbitkan dan perjanjian sewa dengan calon penghuni KSB dapat diproses.

Kemudian, Jakpro mengaku telah menerima surat balasan dari Dispora. VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif mengungkapkan, surat tersebut telah diterima pada Jumat (16/12) lalu.

"Surat dari Dispora sudah kami terima. Kami terima Jumat lalu," kata Syachrial saat dikonfirmasi, Rabu (21/12).

Syachrial mengatakan, Dispora tidak menyerahkan lahan KSB kepada Jakpro. Namun, Dispora mengizinkannya untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk mengelola KSB.

"Lahan tidak diserahkan tapi pada dasarnya Dispora tidak keberatan untuk pemanfaatannya oleh Jakpro," tambah Syachrial.

Meskipun demikian, Syachrial menyebut belum dapat memastikan kapan warga KSB dapat menghuni di kampung susun tersebut. Sebab, pihaknya masih berkoordinasi dengan dinas terkait.

"Kami sedang kordinasikan surat Dispora tersebut dengan dinas lainnya di Pemprov DKI untuk mengkonfirmasi persepsi kami atas klausal yang ada dalam surat tersebut. Setelah itu tentu saja kami akan segerakan proses penandatanganan kontrak sewa dengan calon penghuni," jelas Syachrial.

Lebih lanjut, Syachrial menyebut alasan warga belum dapat menghuni KSB karena pihaknya berusaha mengikuti ketentuan yang ada agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari.

"Mungkin kita melihatnya bukan kendala tapi mengikuti governance atas ketentuan-ketentuan yang ada, agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari," kata Syachrial.