Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan program Jakarta Satu (satu peta, satu data, satu kebijakan). Program ini adalah sebuah sistem pemantauan terintegrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta tanpa kecuali memiliki satu acuan data dan peta yang sama. Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi" ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/1).

Anies menjelaskan, dengan Jakarta Satu diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta akan bertambah. Jika PAD naik, maka akan memungkinkan Pemerintah DKI Jakarta memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak.

Dia menambahkan, Jakarta Satu adalah awal dari perubahan besar di Jakarta. Pertama, untuk optimalisasi dan maksimalisasi pendapatan daerah.

"Kedua, melakukan pencegahan kebocoran dan potensi korupsi. Ketiga, melakukan transformasi kebijakan menjadi lebih berpihak kepada rakyat dengan memperbanyak subsidi dan kemudahan terutama bagi warga miskin dan mereka yang terpinggirkan," jelas Anies.

Bukan hanya menaikkan PAD Pemprov, dengan program ini diharapkan memudahkan Pemprov terkait data jumlah pajak maupun retribusi yang harus dibayarkan warga. Tak hanya itu, Anies juga menjelaskan program itu bisa mengontrol jumlah serta pemanfaatkan aset milik pemprov, termasuk ketersediaan air bersih.

"Kami memiliki banyak aset di DKI. Apakah aset pemanfaatannya optimal? Kami belum tentu bisa menjawab. Banyak aset yang belum dikontrol lengkap, sekaligus untuk mengelola lingkungan hidup. Air salah satu hal paling mendasar di Jakarta," katanya.

Dengan program ini diharapkan bagi penunggak pajak mobil mewah juga bisa d-deteksi dengan cara melihat datanya dan akan terlebih di peta alamatnya.

"Jika dia sudah lunasi maka di peta warnanya hijau, jika belum warnanya merah,"

Sistem Jakarta Satu akan diujicoba pertama kali di Kelurahan Gambir dan akan terus dikembangkan ke seluruh kelurahan di Jakarta. Demikian pula dengan data yang disajikan, dimulai dari data Pajak dan Retribusi serta peta tata ruang dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Terpisah, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumatri, dengan sistem data terintegrasi seperti ini diharapkan pendapatan pajak akan meningkat dan mudah mengidentifikasi penunggak pajak.

"Dengan Jakarta Satu kami optimis dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi," ungkap Edi.