Gaji Tak Naik, Prasetyo Sebut Hanya Tunjangan Perumahan DPRD DKI Tambah Rp10 Juta

Jumat, 14 Januari 2022 14:45 Reporter : Merdeka
Gaji Tak Naik, Prasetyo Sebut Hanya Tunjangan Perumahan DPRD DKI Tambah Rp10 Juta Pengambilan sumpah jabatan lima pimpinan DPRD DKI. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan gaji anggota dewan tidak mengalami kenaikan. Yang ada, hanya tambahan tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp10 juta.

"Enggak ada gaji (DPRD DKI) yang naik, tunjangan kan untuk kepentingan kalau kita ketemu masyarakat," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (14/1).

"(Tunjangan perumahan) Naik Rp10 juta kalau enggak salah," sambung dia.

Ia menegaskan DPRD DKI bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) telah selesai membahas hasil evaluasi anggaran 2022 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kamis (13/1) kemarin.

Nantinya, sisa anggaran akan dimasukkan pada belanja tidak terduga (BTT).

Sebelumnya, dalam rapat tersebut ada 73 penjabaran anggaran sub kegiatan (PASK) yang dievaluasi Kemendagri.

"Saya minta rasionalisasi belanja yang sudah ada di RKPD, mana yang mendesak dan tidak. Jadi hari ini kita akan meminta persetujuan dari 73 PASK yang tidak diperkenankan untuk dijelaskan kembali, dan akan diputuskan dalam forum Banggar yang resmi ini," kata Prasetyo di rapat Badan Anggaran mengenai Evaluasi Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 di DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/1).

Akhirnya, DPRD DKI bersama TAPD mengevaluasi ulang 73 PASK yang akan dianggarkan kembali. Sesuai pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan kriteria PASK yang boleh dianggarkan kembali, yakni bersifat darurat dan mendesak.

"Evaluasi selesai dan sisa uang yang ada dimasukkan ke BTT," kata Pras.

2 dari 2 halaman

Untuk diketahui, Kemendagri dalam Surat Keputusannya (SK-Mendagri) tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI Jakarta Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2021. Surat tersebut terbit pada 21 Desember 2021.

"Belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp177.374.738.978 naik Rp26.425.780.000 dibanding belanja gaji dan tunjangan DPRD dalam Perda APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021," dikutip Tempo.co dari Keputusan Mendagri pada Sabtu, 8 Januari 2022.

Dalam Keputusan Mendagri tersebut, juga dirincikan sejumlah komposisi alokasi anggaran beserta besaran nominalnya. Berikut 8 komposisi anggaran dari belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta di tahun 2022:

-Belanja uang representasi Rp 3,7 miliar
-Belanja tunjangan jabatan Rp 5,36 miliar
-Belanja tunjangan alat kelengkapan Rp 459,21 juta
-Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Rp 27,34 miliar
-Belanja tunjangan reses Rp 6,83 miliar
-Belanja tunjangan perumahan Rp 102,36 miliar
-Belanja tunjangan transportasi Rp 26,05 miliar
-Belanja dana operasional Pimpinan DPRD Rp 676 juta

Dari data tersebut, ada tiga tunjangan yang mengalami kenaikkan yakni, belanja tunjangan perumahan naik sebesar Rp 25,44 miliar. Disusul belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang naik sebesar Rp 636 juta. Sedangkan pada belanja tunjangan reses, mengalami peningkatan sejumlah Rp 159 juta.

Reporter: Ika Defianti
Sumber : Liputan6.com [rhm]

Baca juga:
DKI Kembali Memasukkan Anggaran Sumur Resapan di RAPBD, DPRD Tegaskan Sudah Dicoret
Badan Kehormatan Sorot Anggota DPRD DKI Berkantor Pakai Jins Sobek-Sobek
Diminta DPRD, Sekda DKI Tetap Tak Rincikan Tunjangan Gubernur Anies Baswedan
Ketua DPRD Pertanyakan Kenaikan Anggaran Tunjangan Gubernur dan Wagub DKI Ditutupi
Pemprov DKI Diminta Sikapi Serius Sebaran Omicron Saat PTM 100 Persen

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini