Fraksi Gerindra DPRD DKI Sebut Interpelasi Formula E Terancam Tidak Berlanjut

Rabu, 15 September 2021 21:20 Reporter : Merdeka
Fraksi Gerindra DPRD DKI Sebut Interpelasi Formula E Terancam Tidak Berlanjut Formula E. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Usulan hak interpelasi Formula E yang diajukan sejumlah anggota dewan terancam gagal. Sebab tujuh fraksi yang menolak adanya interpelasi tersebut.

"Interpelasi itu harus ikut tatib, aturan dibawa ke paripurna dan disetujui untuk jadi interpelasi. Fakta, secara politik itu sudah enggak mungkin karena enggak mungkin untuk dilakukan pengesahan yang di tatib 50+1," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9).

Pengusulan hak interpelasi dipicu adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan pertanggungjawaban APBD DKI 2019.

Menurut Syarif, rekomendasi tersebut hanya meminta kajian ulang, kemandirian pembiayaan, dan mitigasi pasca pandemi.

"Kan itunya (perbaikan) kewajiban Jakpro dan Dispora. Ketentuannya kan 60 hari setelah rekomendasi harus ditindaklanjuti, tindak lanjut sudah diserahkan dan sekarang tinggal studi kelayakan," ucap dia.

Syarif juga menyebut untuk pembiayaan dapat melibatkan pihak lain di luar APBD DKI. Yakni mulai pihak swasta hingga dari negara.

"Yang penting mandiri asal enggak 100 persen APBD. Kemandirian kan dua macem, pokoknya dibiayai APBD dan penopang lainnya oleh yang lain kan boleh," jelas dia.

Sebelumnya, Salah satu inisiator Hak Interpelasi penyelenggaraan Formula E, Rasyidi menyatakan surat permohonan dan bukti tanda tangan dari para anggota kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Kamis (26/8/2021).

Surat permohonan tersebut diajukan oleh lima anggota dari Fraksi PDI Perjuangan yakni Rasyidi, Ima Mahdiah, Wa Ode Herlina, Ong Yenny, dan Gilbert Simanjuntak.

"Berhasil mengumpulkan 33 tanda tangan yang terdiri dari 25 tanda tangan Fraksi PDI Perjuangan, 8 tanda tangan Fraksi PSI," kata Rasyidi dalam keterangan tertulis.

Lanjut Rasyidi, terdapat lima temuan untuk menjadi dasar dalam pengajuan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E. Salah satunya yakni mengenai anggaran yang dapat diprioritaskan untuk pengendalian Covid-19.

"Situasi pandemi yang tidak menentu seperti saat ini, semua angaran seharusnya dipriortitaskan untuk hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bukan untuk pagelaran balapan yang tidak ada urgensinya dengan masyarakat," ucapnya.

Dia juga menyatakan commitment fee atau biaya komitmen Formula E dapat digunakan untuk pembiayaan anak yatim piatu akibat Covid-19.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini