DPRD: Jokowi-Ahok jangan cari popularitas, marah di Youtube

Merdeka.com - Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) sampai saat ini belum ketok palu, karena masih ada perbedaan pendapat atau pandangan antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan DPRD. Anggota DPRD Inggard Joshua mengharapkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jangan mengejar popularitas, terutama marah di Youtube.

"Jangan cuma marah-marah di Youtube atau mengejar popularitas saja. Mari bicarakan, biar cepat selesai,"ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Gedung DPRD, Senin (3/12).

Perbedaan pandangan tersebut antara lain, masalah peremajaan bus, Kartu Jakarta Sehat yang sampai saat ini plafon anggarannya masih belum jelas datangnya dari mana. Selain itu, masalah pembangunan jalan layang non tol dari Ciledug-Tendean-Blok M serta kampung deret yang landasan hukumnya sampai sekarang belum jelas. Terutama, persoalan payung hukum, kepemilikan tanah dan hak milik sertifikat.

"Jangan main asal sebut ada 100 lokasi tapi enggak ada detailnya, di mana lokasinya," kata Inggrad.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini mengaku mendukung program gubernur. DPRD hanya meminta detail anggarannya, agar jelas.

"Misalnya, ada anggaran Rp 1,2 triliun buat KJS. Nah itu detailnya gimana? Yang sudah-sudah dulu anggaran untuk 1 juta orang ngabisin Rp 1,1 triliun. Apalagi rencana mereka yang mau meng-cover 4,7 juta orang dengan Rp 1,2 triliun, Apa cukup?" katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat jumpa pers Rabu (28/11) lalu mengatakan KUA/PPAS belum selesai hingga saat ini karena bolak-balik pembahasan di DPRD.

"Diawali KUA/PPAS, minggu-minggu lalu harusnya selesai. Nyatanya sampai sekarang belum rampung, ya nyatanya kesana kesini belum rampung. Perlu penjelasan ini balik, perlu penjelasan ini bolak, itu enggak apa-apa itu kan proses, proses kita menjelaskan," kata Jokowi.