DPRD DKI nilai keputusan Anies memberikan kepastian reklamasi

Merdeka.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengoptimalkan empat pulau reklamasi dinilai akan memberikan kepastian hukum. Selain itu, upaya tersebut dinilai akan mendorong investasi tumbuh lebih besar di ibukota.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto mengatakan, kelanjutan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta harus segera diatur dalam hukum yang memberikan kepastian.

"Harus direkonstruksi ulang tata ruangnya dalam perspektif kekinian karena prosesnya sudah sangat panjang dari mulai zaman Pak Soeharto dulu berlanjut hingga sekarang. Tentunya perspektif kebutuhan tata ruang untuk masyarakat Jakarta juga sudah berbeda," katanya, Rabu (3/10).

Perda tata ruang tersebut, menurut Bambang, harus mengakomodasi kepentingan tiga pihak yakni Pemprov DKI Jakarta, DPRD yang mewakili warga Jakarta dan juga pemerintah pusat.

Anies Baswedan telah memberikan izin empat pulau reklamasi yakni Pulau C, D (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), G (PT Muara Wisesa Samudra), dan N (PT Pelindo II). Sedangkan izin 13 pulau reklamasi lainnya dicabut.

Kendati sudah memberikan izin empat pulau reklamasi, pemerintah DKI Jakarta belum memutuskan bentuk pemanfaatan pulau-pulau tersebut karena menunggu terbitnya peraturan daerah tata ruang yang baru.

"Penyusunan Perda harus cepat dan dalam hal ini kami dari DPRD siap untuk membahas itu, tinggal bagaimana dari pihak eksekutif," jelas Bambang.

Dia berharap, tata ruang pulau-pulau reklamasi tersebut dibuat sedemikian agar memenuhi segala aspek kebutuhan masyarakat, seperti tata ruang pemukiman yang seimbang, sektor industri, fasilitas publik, lingkungan hidup, keamanan hingga kepentingan nelayan di sekitar pulau reklamasi.

"Kerugian materil karena keterlambatan dari pengembang, yang sifatnya bisa diganti secara hukum bisa dilakukan, misalnya pajak yang sudah dibayar bisa dikembalikan," ungkap Bambang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah menegaskan, proyek reklamasi di empat pulau yang sudah terbangun akan dilanjutkan. Namun peruntukannya untuk kegiatan komersial kurang dari 50 persen.

"Persentasenya 51 persen untuk pengembang dan 49 persen untuk pemerintah DKI. Namun praktiknya yang 51 persen itu masih dikurangi dengan fasilitas jalan dan penghijauan. Yang bisa dijual kurang dari 50 persen lahan yang direklamasi," katanya.

Peruntukan pulau reklamasi secara detil akan diatur dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Raperda itu salah satunya akan berisi tentang rencana detail tata ruang (RDTR) di pulau reklamasi yang sudah dibangun.

Dalam perjalanannya, proyek reklamasi ini sering menuai kontroversi dan memunculkan gugatan. Sampai akhirnya pada tahun 2011, Mahkamah Agung (MA) memutuskan Peninjauan Kembali (PK) No 12/PK/TUN/2011 terkait reklamasi Jakarta. Dalam putusannya MA memutuskan bahwa reklamasi sah, legal dan layak untuk dilanjutkan karena tidak menabrak kaidah lingkungan.