DPRD DKI Lembur Sabtu-Minggu Demi Kejar Target APBD 2020
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta tampak kejar target dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Seperti halnya Komisi E DPRD yang menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan, Minggu (8/12).
"Karena kita kejar tayang, target," kata Ketua Komisi E, Iman Satria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).
Dia menyebut sebanyak 505 lembar nomenklatur yang harus dibahas Komisi E bersama dinas-dinas terkait. Setelah rapat bersama Dinkes, rencana Komisi E juga akan menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual.
"Kita harap malam ini bisa selesai sampai Dinas PPAPP, biro Dikmental mungkin besok pagi lah. Seninnya kita bisa bahas di Banggar," ucapnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (7/12), Komisi E juga menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Sementara itu, saat rapat Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut, masih ada 16 kelurahan di DKI Jakarta belum memiliki fasilitas Puskesmas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastusti dalam rapat bersama DPRD DKI Komisi E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).
"Benar, masih ada 16 kelurahan kita yang belum punya Puskesmas," kata Widyastusti seperti dilansir dari Antara.
Widyastuti menyebutkan, masalah lahan menyebabkan tidak tersedianya layanan kesehatan Puskesmas di 16 kelurahan.
"Tanahnya susah pak, biasanya seperti itu," ucap Widyastusti saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi E Iman Satria mengenai kendala tidak adanya bangunan puskesmas di 16 kelurahan itu.
Widyastusti menyebutkan, beberapa kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas di DKI Jakarta. Di antaranya Kelurahan Kebon Kacang, Gondangdia, Cikini, Senen, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Gambir, Duri Selatan, dan Tanah Sereal.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaProses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca Selengkapnya