Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dinas Perumahan DKI Pastikan Pembangunan Hunian DP Nol Rupiah Tak Pakai Dana APBD

Dinas Perumahan DKI Pastikan Pembangunan Hunian DP Nol Rupiah Tak Pakai Dana APBD Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah susun hunian DP nol Rupiah di Klapa Village Jakarta. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta memastikan tidak ada alokasi anggaran untuk program hunian Rp0 di tahun depan. Skema yang dipakai dengan mengalokasikan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) sebesar Rp 176,01 miliar.

Hal itu pula yang menyebabkan tidak ada anggaran pembangunan hunian DP 0 Rupiah dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2023.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Nol Rupiah tidak menggunakan dana APBD tetapi dibiayai oleh pengembang (bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta)," kataKepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, kepada wartawan, dikutip Kamis (3/11).

Sarjoko menjelaskan alur anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Mulanya, Badan Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan dana tersebut ke Dinas Perumahan Rakyat melalui unit pengelola dana perumahan.

Kemudian, dana disalurkan ke penerima manfaat melalui Bank DKI sebagai bank pelaksana. Nantinya, penerimaan manfaat akan mengembalikan dana tersebut dengan sistem cicilan KPR pada bank pelaksana.

"Yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan," jelas dia.

Adapun dana FPPR yang sudah dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp550 miliar. Sudah tersalurkan sebanyak Rp254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Nol Rupiah.

Saat ini, ada sisa anggaran di kas UPDP sebesar Rp295,2 miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa mencapai 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa sebanyak 868 unit.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI hingga saat ini total realisasi unit dengan skema DP Nol Rupiah yang sudah dibangun mencapai 2.332 unit.

Adapun unit yang sudah terbangun itu di antaranya Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, mencapai 780 unit.

Kemudian di Bandar Kemayoran sebanyak 38 unit, Sentraland Cengkareng sebanyak 166 unit dan 1.348 unit yang baru diresmikan, yakni Menara Swasana di Pondok Kelapa dan Cilangkap, Jakarta Timur.

Reporter: Winda Nelfira

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Selengkapnya
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya

Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.

Baca Selengkapnya