Kemudian, rapat berlanjut dengan pembahasan lain. Namun, Ketua Komisi D Ida Mahmudah kembali menyinggung proyek sodetan Ciliwung.

"Pembebasan lahan memang kewajiban Pemda DKI. Cuman karena Pemda DKI tidak dianggarkan, akhirnya minta bantuan pemerintah pusat. Tapi apapun itu, yang pasti kita sudah punya sodetan dan cukup luar biasa bagusnya. Itu cukup luar biasa. Pembangunannya cepat dan luar biasa," kata politikus PDIP tersebut.

Mendengar hal tersebut, Nova tak terima. Ia meminta Yusmada kembali menegaskan siapa yang bertanggungjawab terjadap proyek tersebut.

"Bahasa tidak dianggarkan. Apa benar tidak dianggarkan Pak Yusmada?" kata Nova.

"Sodetan ya enggak ada anggaran kita karena kewenangan semua (pemerintah) pusat," jawab Yusmada.

"Tadi Bu Ida bilang tidak dianggarkan katanya. Karena tidak dianggarkan, maka dianggarkan di pemerintah pusat. Emang kita enggak menganggarkan apa gimana?" tanya Nova.

Tak lama kemudian, salah satu anggota Komisi D ikut dalam perdebatan. Ia berkomentar bahwa kewenangan ada di pemerintah pusat sehingga anggaran tidak ada di DKI.

"Wewenangnya di pemerintah pusat kan?" saut Nova setelah mendengar rekannya berkomentar.

Kemudian, Ida tak tinggal diam. Dia kembali bersuara.

"Jadi gini, konsep sodetan itu adalah gubernur yang lama, sebelum Pak Anies ada konsep membuat sodetan. Setelah itu, tidak jalan lagi sodetannya. Jawabannya gampang sebenarnya, antara normalisasi dan naturalisasi," kata Ida.

Namun, Nova merasa tak puas dengan jawaban tersebut. Ia kembali menyalakan mic di depannya.

"Izin, saya mau meng-clear-kan saja. Tadi Bu Ketua (Ida) bilang tidak dianggarkan," kata Nova.

"Ya memang tidak ada anggaran," balas Ida.

Melihat anggota DPRD yang berdebat, Yusmada terlihat bingung. Berdasarkan pantauan merdeka.com, Yusmada memilih untuk diam sementara.

"Tapi bisa tidak, Pak (untuk) dianggarkan? Bisa? Nih Pak Yusmada yang harus jawab ini kewajiban siapa," ujar Nova.

Akhirnya, Yusmada kembali angkat bicara. Ia kembali menegaskan bahwa proyek untuk mengatasi banjir ini adalah kewenangan Kementerian PUPR.

"Sodetan ini kan bangunan, Menghubungkan Kali Ciliwung sama Kali Cipinang yang bermuara ke Kanal Banjir (Timur). Yang namanya bangunan, mulai dari awal, sampai tanahnya, atasnya, kan setahu saya pembahasannya ya itu kewenangan Kementerian PUPR,” jelas Yusmada.

"Kewenangan PUPR?” tanya Nova lagi.

"Ya. Seingat saya karena itu kan bangunan bawahnya kan. Kan waktu trase kan agak ke utara, waktu itu ada persoalan, ya digeser. Menggeser itu kan ini pembebasannya. Nah, seingat saya kewenangan kita itu yang trase kalinya. Trase kalinya yang di mulut, inlet dan outletnya," jelas Yusmada.

Setelah memberi penjelasan, anggota Komisi D yang lain Abdurrahman Suhaimi menginterupsi. Dia ingin menyudahi topik sodetan Ciliwung.

Akhirnya, Ida meminta Nova untuk menanyakan sendiri secara pribadi kepada Yusmada terkait pihak yang berwenang membangun sodetan.

"Ya Pak (Suhaimi). Pak Nova nanti mendingan tanya detailnya ke Pak Yusmada. Kasihan Pak Yusmada menjawabnya. Nanti tanyanya bisik-bisik saja sama Pak Yusmada," kata Ida sambil tertawa.

Rapat pun berlanjut dengan pembahasan lain. [fik]

Baca juga:
Disindir Jokowi soal Proyek Mangkrak, Siapa Bertanggung Jawab Sodetan Ciliwung?
DPRD DKI Cecar Dinas SDA soal Tanggung Jawab Sodetan Ciliwung yang Disebut Mangkrak
Ragam Solusi Atasi Macet Jakarta
Wacana ERP untuk Macet Jakarta Bikin Geregetan
Pemprov DKI Anggarkan Rp3,48 M untuk Lift DPRD dan Rp1,2 M untuk Perawatan
Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak, PDIP: Mungkin Banjir Tak jadi Prioritas Anies
Bela Jokowi, PDIP Jakarta: Proyek Sodetan Kali Ciliwung Memang Mangkrak 6 Tahun