Merdeka.com - Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintah DKI Jakarta Bambang Sugiyono mengatakan camat, lurah dan wali kota tidak akan mendapat dana operasional yang awalnya telah dianggarkan dalam RAPBD 2018.

Semula, dalam draf RAPBD tahun depan, dana operasional lurah sebesar Rp 15 juta perbulan. Sedangkan untuk camat Rp 20 juta. Sementara dana operasional wali kota sebesar Rp 50 juta.

Rencana pemberian dana operasional diusulkan Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. DPRD mempertimbangkan untuk memberikan operasional bagi lurah di luar Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Alasannya kinerja lurah dan camat perlu mendapatkan apresiasi yang bisa mendukung kerja atau kegiatannya. Harapannya pelayanan terhadap warga dapat semakin baik.

Bambang memberikan alasan pembatalan pemberian dana operasional. Sebab, hal itu tidak sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi kelihatan nya dana operasional menurut aturan Kemendagri itu kurang sepakat. Jadi yang dapat dana operasional itu hanya gubernur dan wakil gubernur," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11).

Sesuai aturan kemendagri, yang mendapat dana operasional hanya gubernur dan wakil gubernur. "Karena aturannya enggak boleh. Yang boleh itu hanya gubernur wakil gubernur untuk dana operasional," ujarnya.

Meski tidak mendapatkan dana operasional, lurah, camat sampai wali kota tetap harus melayani warga 24 jam, karena mereka menjadi garda terdepan untuk warga.

"Lurah camat kan sebenernya pamong 24 jam. Nggak ada cerita nya jam kerjanya jam berapa? Setengah 8 sampai jam empat. Nggak ada cerita nya begitu meskipun benar itu jadwal kerja tapi kenyataannya kan 24 jam namanya pamong," ucapnya.