Bukan Minta Warga Hemat Air, Ini Saran untuk Pemprov DKI Hadapi Kemarau & Krisis Air

Merdeka.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan warga berhemat air memasuki musim kemarau yang diprediksi terjadi mulai awal April ini. Musim kemarau periode 2017-2022, juga berdampak terhadap meningkatnya polusi udara.

Untuk menyiasati krisis air di musim kemarau tersebut, Pemprov DKI Jakarta membentuk Satgas Air Bersih pada bulan September 2019. Satgas Air Bersih ini dibentuk untuk memastikan tersedianya pasokan air bersih bagi warga.

Namun pembentukan Satgas Air Bersih itu dinilai bukan solusi menghadapi kemarau dan krisis air bersih. Pemprov DKI Jakarta didorong membuat kebijakan struktural dan sistematis terhadap pemanfaatan air untuk mengatasi persoalan krisis air saat musim kemarau.

Pakar Hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Pramono Hadi menilai selama ini program dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah pengendalian banjir, sementara penyimpanan air di musim kemarau hampir tak terlihat.

Dia menyebutkan, dampak dari ketiadaan persiapan Pemprov DKI menghadapi musim kemarau yaitu krisis air bersih. Meski Pemprov DKI akan membentuk tim khusus untuk krisis air bersih, namun Pramono memandang langkah tersebut merupakan langkah darurat.

"Semua infrastruktur itu konteksnya adalah untuk mengendalikan banjir bukan untuk menyediakan sumber air. Dan itu akan terus berulang, cost-nya pun akan mahal jika terus begini," kata Pramono kepada merdeka.com, Selasa (10/5).

Koordinasi dengan Daerah Lain

Pramono mengatakan bahwa menyusun program dan kebijakan penanganan air bukan hanya dikerjakan oleh Jakarta. Sebagai daerah hulu, Pemprov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan daerah-daerah hulu agar membuat tandon-tandon atau penampungan air yang bersifat multifungsi.

Menurut dia, tandon itu dapat mengendalikan debit air yang mengalir ke daerah hulu agar tidak berdampak banjir saat musim hujan. Sedangkan saat musim kering, cadangan air dapat dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi krisis air.

Pramono menepis persepsi Jakarta sebagai daratan hulu memiliki stok air lebih khususnya saat hujan. Pramono menjelaskan bahwa air yang menyerap ke tanah selama musim hujan, tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk di Jakarta.

Dalam satu hari, per orang di Jakarta menghabiskan 100-150 liter air. Jika jumlah ini diambil dari air tanah, masalah lain akan muncul yaitu penurunan muka tanah, land subsidence.

"Jakarta itu kebutuhan air itu di sana itu sekitar 25-35 meter kubik per detik besar sekali. Sekitar 10 meter kubik per detik itu dipasok dari Bendungan Jati Luhur, sisanya mereka cari sumber lainnya. Kalau sumber lainnya mengering tentu kan enggak bisa apa-apa," ucap dia.

Musim Kemarau di Jakarta

Pelaksana Kepala BPBD DKI Isnawa Adji mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata wilayah DKI Jakarta sudah memasuki awal musim kemarau pada bulan April 2022. Namun, untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan memasuki awal musim kemarau pada bulan Juni 2022.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan para wali kota, bupati untuk menghitung kebutuhan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah rawan kekeringan dan bagi wilayah yang belum terlayani jaringan air bersih. BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan PAM Jaya agar stok kebutuhan air bersih dapat tercukupi.

"Meminta PD PAM Jaya menyiagakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile dan juga mobil-mobil tangki air agar siap memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta saat terjadi kekeringan," kata dia.

BMKG, kata Isnawa, juga memperkirakan sifat hujan akan berada pada kondisi 'atas normal' yakni curah hujan musim kemarau lebih tinggi dari rerata klimatologis. Sedangkan, puncak musim kemarau diprakirakan akan terjadi pada bulan Juli-September 2022.