Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus menyayangkan langkah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno tergesa-gesa mengeluarkan surat menolak perpanjangan izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis.

Untuk diketahui, Anies memutuskan tidak memperpanjang izin usaha Alexis karena memiliki bukti adanya tindak prostitusi di tempat hiburan malam tersebut. Alhasil kini Alexis harus menghentikan kegiatannya sampai mendapatkan izin kembali.

"Hanya saja menyayangkan bahwa administrasinya rasanya kurang tepat. Terlalu terburu-buru terlalu tergesa-gesa sehingga suratnya pun bunyinya menurut saya kurang pas. Belum dapat diproses," kata Bestari di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/11).

Politisi NasDem itu mengatakan, surat yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disebut tidak transparan. Sebab surat tersebut dibuat berdasarkan dugaan-dugaan, padahal keputusannya menutup izin usaha Alexis.

"Saya menyayangkan ketika proses menuju ke terbitnya surat, ketika dianggap surat yang menyatakan penutupan prosesnya tidak transparan dan hanya berdasarkan dugaan-dugaan saja," ungkapnya.

Bestari mengungkapkan, usai izin perpanjangan ditolak, Anies-Sandi tidak memberikan solusi terlebih terkait pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya. Dan ini yang menjadi perbandingkan saat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu memikirkan solusinya sebelum bertindak.

"Tapi hari ini ternyata Anies Baswedan belum mengikuti apa yang kemarin dia katakan, tidak ada solusi terlebih dahulu. Jadi jangan kemudian, yang namanya satu kebijakan pemprov DKI sekedar memuaskan sebagian golongan orang yang terkait dengan janji kampanyenya," tutupnya.