BBM Naik, Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp62,1 M agar Tarif TransJakarta Tetap

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya di Balai Kota, Jumat (9/9).

Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak akan mengalami kenaikan.

Pemprov DKI telah mengucurkan subsidi sebesar Rp62,1 miliar sebagai tambahan Public Service Obligation (PSO) untuk TransJakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut. Subsidi itu diharapkan pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.

"Jadi publik yang naik bus Transjakarta tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 (miliar) untuk TJ dan Rp4,2 (miliar) untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," kata Anies.

Pemprov DKI juga berharap dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

“Kira-kira dengan cara seperti itu maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” tambahnya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Selain memastikan tarif angkutan umum tidak naik, terdapat beberapa rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Mengoptimalisasi Jaring Pengaman Sosial.

2. Meningkatkan kerja sama antardaerah dalam rangka menjaga stok pangan.

3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.

4. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.

5. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.